Oktober 24, 2019

Akatara: Menengok Kembali Pasar Perfilman Indonesia

Jakarta—Pekan lalu, Koalisi Seni menghadiri Akatara (forum pasar dan bisnis film Indonesia) yang diselenggarakan Badan Perfilman Indonesia (BPI) bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Forum ini bertujuan memfasilitasi pembiayaan dan memberikan akses permodalan bagi usaha dalam ekosistem perfilman Indonesia.

Ada dua sesi yang memotret pasar perfilman nusantara dan mencuri perhatian kami. Yang pertama adalah “Mengupas Hak Kekayaan Intelektual dalam Penulisan Naskah dan Musik untuk Produksi Film”, karena topik bahasannya mengenai kekayaan intelektual berbagai sektor seni. Kedua, sesi diskusi panel “Pemandangan Umum Industri Film Indonesia 2019” sebagai topik yang paling luas dan dapat memberi gambaran singkat mengenai seluruh rangkaian Akatara.

Gagasan utama dari materi sesi Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya cukup sederhana: agar proses produksi film lancar, seorang produser perlu menginventarisasi objek kekayaan intelektual—seperti naskah dan musik—kemudian membuat kontrak hukum agar kepemilikan kekayaan intelektual menjadi jelas.

“Biasanya, seorang produser akan memegang hak atas naskah yang diselesaikan oleh penulis. Penulis akan mengakui sang produser-lah yang memegang hak atas naskah tersebut,” ujar Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Bekraf. “Meski demikian, produser juga dapat berlaku adil dengan memberikan komisi kepada penulis apabila jumlah penonton film telah menembus angka tertentu.”

Ari menekankan kejelasan pada kontrak awal merupakan kunci bagi manajemen kekayaan intelektual dalam produksi film. Sebuah naskah adaptasi dari novel maupun film lain, misalnya, memerlukan penanganan berbeda ketimbang sebuah naskah asli. Begitu pula dengan musik untuk film yang dapat berupa musik pengiring, lagu asli, atau lagu yang sudah ada. Seorang produser perlu memahami tipologi ini sebelum mengajukan kontrak yang sesuai.

“Saya pernah membuat film di mana Delon jadi cameo. Di satu adegan, ia mendadak bernyanyi. Tapi di pascaproduksi, ternyata kami baru tahu bahwa hak cipta lagu itu bukan punya dia. Ini membuat kami mendadak harus mengajukan permohonan menggunakan lagu tersebut ke pemegang hak ciptanya,” kisah Susanti Dewi, produser dari Demi Istri Production.

Pemahaman yang baik mengenai kekayaan intelektual memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam produksi film. Meski demikian, literasi mengenai tata cara membuat kontrak kerja dan hak cipta ini perlu diimbangi pula dengan penilaian yang sepadan terhadap sebuah karya. Problemnya, nilai dari kekayaan intelektual sifatnya arbitrer alias manasuka. Apakah sebuah naskah film berdurasi 90 menit, setebal 80 halaman, layak dihargai Rp5 juta? Rp20 juta? Rp200 juta? Kegamangan ini menjadi problem, khususnya bagi pekerja pemula yang masih buta mengenai nilai sebuah karya di pasar.

Sayangnya, tidak ada pembicara yang benar-benar menjawab pertanyaan ini. Penata musik Tya Subiakto, misalnya, mengatakan bahwa seniman bekerja dengan rasa dan idealisme—dua hal yang menurutnya lebih penting ketimbang perbincangan honor dalam kontrak.

Sementara itu, diskusi panel mengenai perfilman Indonesia berhulu pada satu topik utama: minimnya ekspansi layar untuk film Indonesia. Meski bisa dilihat sebagai lemahnya posisi film Indonesia di pasar, fenomena ini juga terjadi akibat ketimpangan struktural mengenai jumlah bioskop Indonesia yang masih jarang di bagian timur Indonesia. 

“Berdasarkan data sejauh ini, genre yang paling laku adalah horor dan drama. Di sisi lain, pembuat film juga dituntut untuk memperluas genre dan memperbanyak konten film,” ujar Ko-Editor filmindonesia.or.id Lisabona Rahman. “Kita butuh data yang lebih transparan dari bioskop. Berapa banyak layar yang menampilkan film Indonesia, dalam durasi berapa lama, dan ditonton berapa banyak orang. Ini akan membantu kita paham harus membuat film seperti apa,” ucapnya menambahkan.

Menanggapi Lisabona, Direktur CGV Indonesia Dian Sunardi Munaf menyatakan eksibitor sebenarnya ingin membuka banyak layar baru. Ia berpendapat, “Kuncinya adalah angka penonton yang besar di minggu pertama pemutaran film. Ini akan memperkecil kemungkinan film cepat dicabut dan diganti dengan film baru.” (Eduard Lazarus)

Related posts