November 19, 2017

[Artikel] Siapa Pribumi?

Oleh: Khristina Ruth Bintang dan Puteri Aliya

Artikel ini ditulis berdasarkan diskusi publik “Siapa Pribumi?” yang diselenggarakan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) pada 27 Oktober 2017. 

Isu pribumi dan non pribumi yang kembali merebak beberapa waktu lalu mengkhawatirkan banyak kalangan. Keresahan tersebut membuat Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) mengadakan diskusi publik “Siapa Pribumi?” di Bakoel Koffie, Jakarta pada 27 Oktober lalu. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber yang berbeda latar belakang, yaitu Prof. Sulistyowati Irianto, Rian Ernest, dan Natalia Laskowska.

Sebelum memulai sesi pertama, Prof. Sulis bertanya kepada para peserta diskusi terkait stereotip yang sering didengar mengenai suku bangsa dan ras di Indonesia, seperti Jawa, Batak, dan Cina. Dari beragam stereotip yang disebutkan, seperti kelompok A yang dianggap pelit dan kasar, atau kelompok B yang lembut dan tertutup, semua peserta sepakat bila hal tersebut adalah konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat. Prof. Sulis melanjutkan, identitas seseorang juga merupakan hasil konstruksi dan dalam diri seseorang tidak ada yang memiliki identitas tunggal. Maksudnya, identitas seseorang dilihat dari suku bangsa, ras, agama, maupun profesional.

“Identitas hanya berarti kalau ada orang lain,” ujar Prof. Sulis. Mengutip Steph Lawler (2008), menurutnya identitas hanya persoalan ‘saya ada karena kamu ada’. Setiap orang memiliki kesamaan dan juga keunikan masing-masing. Bahkan kembar identik pun memiliki perbedaan satu sama lain.

Maka dari itu, baik pribumi maupun identitas suku bangsa hanyalah hasil dari kesepakatan budaya. Semua orang berbeda-beda, tapi yang menjadi masalah bila perbedaan tersebut menimbulkan diskriminasi ke kelompok atau orang tertentu.

Permasalahan pribumi dan non pribumi nyatanya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga negara-negara lainnya. Narasumber lainnya, Rian Ernest yang merupakan mahasiswa Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura, memberikan contoh negara Malaysia sebagai negara yang memprioritaskan pribumi di atas suku lainnya hingga menyebabkan warga negara Malaysia dari suku minoritas yang tinggal di luar Malaysia tidak ingin kembali ke negaranya. Menurutnya, hal tersebut merugikan Malaysia dan semestinya Indonesia berkaca pada fenomena tersebut.

Natalia Laskowska, editor dan penerjemah The Jakarta Globe, kemudian menceritakan tentang gerakan anti-imigran di negara multikultural, Inggris. Salah satu yang terkena dampak gerakan ini adalah lebih dari 1 juta orang Polandia yang tinggal di Inggris.

Seperti yang diberitakan oleh Independen, banyak kejadian diskriminasi tersebut, mulai dari penulisan kata-kata kasar di depan pintu masuk Polish Social and Cultural Assosiation di London Barat, diskriminasi verbal dengan menyuruh orang Polandia di Leeds ‘kembali ke negara asal’ hingga insiden pemukulan yang menyebabkan seorang pekerja pabrik meninggal di Harlow.[1]

Dalam konteks Indonesia, Rian menjelaskan bahwa pribumi merupakan ‘hantu’ dari masa kolonial Belanda yang dibentuk untuk kepentingan penjajah. Menurutnya, ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara mana pun politik pecah belah merupakan cara mudah untuk memenangkan kekuasaan.

Dilihat dari penggunaan kata pribumi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pribumi adalah penghuni asli; yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Sedangkan penghuni asli oleh PBB disebut sebagai indigenous people.[2] Dimana terjemahan indigenous people ke bahasa Indonesia adalah masyarakat adat. Lantas darimanakah asal muasal kata pribumi itu sendiri?

Secara historis, permasalahan utama atas penggunaan istilah pribumi dan non pribumi terletak pada asal muasal kelahirannya yang lekat dengan diskriminasi ras dan etnis. Sebagaimana diketahui, sejarah hukum menunjukkan bahwa pembedaan penggolongan ini adalah hasil dari politik pecah belah yang dilancarkan pada masa kolonialisme.

Hal ini dapat terlihat pada  berlakunya Indische Staatsregeling (I.S) (Stb. 1925-1942). Dalam peraturan ini, hak-hak para Inlander (Pribumi) pada masa kolonial telah mengalami diskriminasi, mulai dari pendidikan, perekonomian, kesehatan dan lain sebagainya karena hak pribumi tidak diakomodasi oleh peraturan hukum yang mengikat – hak pribumi diatur dalam hukum adat tidak tertulis.

Setelah kemerdekaan, Indonesia  telah mencoba mengatasi permasalahan diskriminasi antar Suku, Agama, Ras dan Etnis. Pada 16 September 1998, B.J Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998[3] tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada 3 (tiga) poin penting yang disebutkan dalam instruksi ini, yakni:

  1. Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyeleggaraan pemerintahan.
  2. Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerinahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
  3. Meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Instruksi tersebut berfungsi sebagai arahan kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur/Kepala Daerah untuk melakukan pembinaan dalam sektor wilayah masing-masing. Instruksi ini menugaskan Menteri Koordinator Bidang untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya.

Selain Instruksi Presiden, Indonesia juga menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)[4] yang disahkan di Jakarta, pada tanggal 25 Mei 1999.

Alasan Indonesia menjadi Negara Pihak dalam konvensi tersebut mengingat Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam Sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.[5]

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008[6] tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Selanjutnya disebut sebagai UU No. 40/2008). Pasal 1 UU No. 40/2008 menyebutkan bahwa diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis[7], yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara detil, tindakan diskriminatif ras dan etnis yang dimaksud berupa :[8]

  1. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
  2. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
  3. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
  4. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
  5. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
  6. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Pertimbangan disahkannya UU No. 40/2008 adalah kedudukan umat manusia sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, tidak disebutkan secara eksplisit kata pribumi dan non pribumi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha melupakan sejarah kelam di balik istilah pribumi tersebut. Sayangnya, istilah ini kembali muncul dan mengganggu tercapainya tujuan[9] pembentukan keseluruhan peraturan perundang-undangan terkait penghapusan diskriminasi.

Masihkah kita perlu bertanya siapa pribumi?

Baca juga: [Artikel] Ekstensi Budaya dalam Kebijakan Budaya Uni Eropa 

 

Khristina Ruth, lulus dari Jurnalistik Fikom Universitas Padjadjaran. Tertarik pada seni, budaya, dan traveling. Saat ini sedang melanjutkan kuliah di Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia dan bekerja di divisi komunikasi Koalisi Seni Indonesia. 

Puteri Aliya I. H
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Peneliti di Koalisi Seni Indonesia sejak 2017. Gemar berdiskusi tentang isu hak asasi manusia. Baca juga tulisan Aliya yang lain: [Kolom Hukum dan Seni] Lagu ‘Akad’, Halalkah Cover Saya?


Catatan kaki:

[1] After the Brexit vote, Britain’s Poles are facing an uncertain future, melalui http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-latest-a7424396.html Diakses pada 3 November 2017.

[2] United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples for indigenous adolescents. Menurut PBB adalah indigenous people adalah keturunan dari orang asli atau penghuni wilayah sebelum wilayahnya diambil alih atau ditaklukkan oleh orang lain (Indigenous Pople are descendants of the original people or occupants of lands before these lands were taken over or conquered by others). http://files.unicef.org/policyanalysis/rights/files/HRBAP_UN_Rights_Indig_Peoples.pdf diakses pada 6 November 2017.

[3] Republik Indonesia, Instruksi No. 26 Tahun 1998, Instruksi Presiden tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

[4] Republik Indonesia, UU No. 29 Tahun 1999, Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965. LN RI Tahun 1999 Nomor 83, TLN  RI Nomor 3852.

[5] Ibid., Penjelasan UU No. 29 Tahun 1999, Asas tersebut merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial. Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan tentang penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi rasial, namun masih belum memadai untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktek-praktek diskriminasi rasial, sehingga perlu disempurnakan. Penyempurnaan dilakukan salah satunya dengan ikut serta sebagai negara Pihak dalam Konvensi ini.

[6] Republik Indonesia, Undang- Undang No. 40 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. LN RI Th. 2008 No. 170,  TLN RI No. 4919, Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3).

[7] Ibid., Pasal 2 dan 3. Ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan dan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma,  bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

[8] Ibid., Pasal 4.

[9] Ibid., Pasal 3. Penghapusan   diskriminasi   ras   dan   etnis   bertujuan mewujudkan  kekeluargaan,  persaudaraan,  persahabatan, perdamaian,   keserasian,   keamanan,   dan   kehidupan bermata  pencaharian  di  antara  warga  negara  yang  pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Related posts