Desember 11, 2019

Bagaimana Cara Membuat Regulasi yang Membahagiakan?

Jakarta—”Apakah di sini ada yang tadi makan siang seharga lebih dari Rp25.000 dan bayar pakai uang elektronik seperti Go-Pay atau OVO? Kalau iya, Anda semua telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank, yang mengatur setiap peredaran uang melampaui Rp25.000 harus melalui perantara Bank Indonesia atau Bank Rakyat. Pelanggaran akan dihukum dengan denda Rp1 juta, atau penjara satu tahun. Karena ini delik hukum, jadinya tidak perlu aduan dulu.”

Informasi mengejutkan ini dipaparkan Rizky Argama, Direktur Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, pada diskusi bertajuk “Bikin Undang-undang Harus Ngundang-ngundang” di Oeang, M-Bloc Space, pada Rabu, 30 Oktober 2019. Koalisi Seni turut menghadiri diskusi ini untuk mengeksplorasi cara pembuatan Undang-undang yang dapat menghasilkan dampak baik bagi publik.

Menurut PSHK, kondisi pembuatan regulasi di Indonesia saat ini cukup merisaukan. Penelitian PSHK menunjukkan dalam kurun waktu Oktober 2014 hingga Oktober 2018, terbentuk 8.945 regulasi berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri. Artinya, tiap hari terdapat sekitar enam regulasi yang dibentuk di Indonesia—sebuah situasi yang dapat disebut sebagai “hiperregulasi”.

Banyaknya regulasi tidak berarti masyarakat akan makin bahagia akibat kualitas hidupnya meningkat; sebaliknya, ia justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, benturan antara UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) untuk 50 tahun, dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang malah menyatakan bahwa HGB dapat diperpanjang menjadi 80 tahun.

“Masalahnya, kita melihat proses pembuatan UU sebagai hal yang linear, bukannya sebuah siklus. Setelah UU diundangkan, seolah kerja sudah selesai, penerapannya tidak diperhatikan. Hal ini membuat monitoring dan evaluasi regulasi menjadi sangat penting untuk melihat seberapa relevan hukum untuk masyarakatnya. Secara teoretis, hukum dan masyarakat harusnya bergerak dalam tempo yang sama. Tapi kenyataannya, masyarakat selalu bergerak lebih cepat daripada hukum. Ini berarti hukum kita membutuhkan kedinamisan,” ucap Argama menjelaskan.

Lebih cepatnya masyarakat ketimbang hukum terbukti lewat anekdot Argama di awal tulisan. Aturan tahun 1948 ternyata tak lagi relevan untuk publik pada 2019, yang telah menikmati kemudahan uang elektronik tanpa paham ternyata ada regulasi terkait.

Lantas bagaimana kita mencapai kedinamisan hukum ini? Tiap sektor tampaknya memiliki kendalanya masing-masing. Najeela Shihab, inisiator gerakan Semua Murid Semua Guru, menjelaskan kendala utama sektor pendidikan adalah angka pemangku kepentingan yang begitu banyak, dengan 83 juta murid, 4 juta guru, serta orang tua murid yang tak terhitung jumlahnya.

“Belum lagi [kalau berbicara] di pendidikan, setiap orang tua hanya memikirkan anaknya sendiri. Orang tua tidak melihat sekolah sebagai sebuah institusi yang mengajarkan demokrasi. Dampaknya, orang tua justru menentang program yang memungkinkan pemerataan pendidikan, seperti sistem zonasi,” ujarnya.

Di sisi lain, regulasi sektor pendidikan pun masih menderita hiperregulasi yang sama. Sebuah riset menunjukkan dari 2010 hingga 2017 terdapat 1.127 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang dikeluarkan. Namun, dampak langsung dari ribuan regulasi ini terhadap kondisi langsung di lapangan patut dipertanyakan.

“Salah satunya adalah kasus Baca-Tulis-Hitung (Calistung). Pada mulanya, pemerintah mengatur Calistung tidak boleh diajarkan di taman kanak-kanak. Ini bertentangan dengan keinginan orang tua yang sering malu kalau anaknya belum bisa membaca. Kondisi ini menjadi semakin rumit ketika salah satu ketentuan masuk Sekolah Dasar adalah tes membaca, sedangkan guru-guru di Kelas I sendiri banyak yang malas mengajar anak membaca. Untuk hal sesederhana ini saja, banyak sekali peraturan yang dibuat di tingkat Kementerian, Daerah, hingga Sekolah,” kata Najeela.

Bagi Ma Isa Lombu, Public Policy and Government Manager Bukalapak, tidak efektifnya sebuah regulasi dapat dilihat sebagai dampak kegagalan untuk membayangkan aspirasi publik. Ia memberi analogi, 42% usaha rintisan (startup) gagal dan tidak berhasil menjangkau pasar akibat tak paham soal kemauan publik, meski kualitas produknya bagus. Dengan pola pikir yang sama, sebuah regulasi benar-benar harus dibutuhkan publik agar berhasil diterapkan.

Salah satu kasus dimana negara gagal dalam menangkap aspirasi publik secara utuh adalah RUU Permusikan. Menurut anggota Koalisi Seni Cholil Mahmud, saat DPR menyusun RUU itu, mereka telah mengundang perwakilan musisi untuk memberikan pendapat, tetapi tidak melibatkan musisi dari berbagai sektor.

“Akhirnya musisi yang terlibat dalam kampanye menolak RUU Permusikan membagi-bagi tugas secara sporadis. Ada yang mengurusi Daftar Inventarisasi Masalah, ada yang membuat materi komunikasi, macam-macam. Bagi banyak musisi, ini adalah pengalaman pertama mereka melakukan advokasi kebijakan,” ucap Cholil. “Dalam prosesnya, kami juga dibantu oleh Koalisi Seni mengenai cara membaca kebijakan dan memetakan kepentingan—mana pihak yang mendukung dan mana yang menolak.”

Untuk memperbaiki proses perundang-undangan, PSHK mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi lebih besar bagi masyarakat dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Data dan informasi pendukung pun perlu dipublikasikan agar masyarakat bisa ikut mengawasi proses tersebut. Prolegnas pun perlu realistis secara jumlah, dan RUU yang diprioritaskan harus sesuai dengan rencana pembangunan nasional. (Eduard Lazarus)

Related posts