Juni 27, 2017

Birokrasi dan Kreativitas Seniman oleh Kongso Sukoco

Sudut Kota Mataram | sumber foto: www. bpmp2t. mataramkota.go.id 

Oleh: Kongso Sukoco, anggota Dewan Kesenian NTB

Anggaran pengembangan kesenian di daerah sebenarnya cukup memadai untuk mendukung kreativitas senimannya. Memang benar bahwa sebagian besar anggaran peruntukannya lebih pada kepentingan “seni pariwisata”, tapi ada juga yang benar-benar bermaksud meningkatkan mutu kesenian. Tapi program Dinas Budpar (Kebudayaan dan pariwisata) di daerah – termasuk yang dilakukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) seperti Taman Budaya — justru lebih banyak untuk kepentingan para birokratnya. Tidak sepenuh hati mendukung kreativitas seniman.

***

Pegiat kesenian atau seniman di daerah tak seberuntung seperti koleganya yang hidup di kota-kota besar, khususnya yang di Jakarta. Di Jakarta, tersedia diversifikasi ruang kerja bagi seniman. Berkesenian tidak tergantung dukungan pemerintah. Tidak demikian di daerah. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota) sangat berarti dan sangat dinantikan, baik oleh komunitas seni tradisi atau modern. Umumnya mereka masih berharap agar pemerintah daerah, melalui instansi terkait, bisa punya perencanaan program yang jelas bagaimana mendorong kreativitas seniman.

Tapi kenyataannya, lebih sering para pegiat seni yang bisa menjalin pengertian dengan birokrasi menyerah menjadi subordinat kekuatan politik di daerah. Di luar lingkaran kekuatan politik itu, lebih sering birokrasi di pemerintahan daerah enggan membuka pintu. Mestinya reformasi birokrasi yang gencar berlangsung saat ini bisa mendorong para birokrat memperluas pelayanan publik. Tapi praktiknya masih banyak menjadi pelayan penguasa. Atau setidaknya masih banyak menganggap masyarakat – termasuk komunitas seni – yang harus melayani birokrasi. Barangkali situasi seperti ini terjadi di hampir semua daerah, birokrasi yang mestinya membuka ruang seniman untuk berkarya, ternyata lebih banyak memikirkan diri sendiri.

Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, selalu muncul keluhan dari perupa usai mengikuti kegiatan pameran tetap yang diselenggarakan Taman Budaya. Misalnya, dalam kegiatan pameran tetap disiapkan dana sekian, anggaplah Rp50 juta. Peserta lima sampai tujuh orang perupa mungkin hanya kebagian masing-masing Rp1 juta. Mereka harus menyiapkan banyak keperluan untuk membawa lukisan ke tempat pameran, juga keperluan-keperluan lainnya. Sisanya dikelola para birokrat kesenian, mulai biaya publikasi, booklet, seremoni pembukaan dan seterusnya. Dan sering mengherankan, dalam suatu pameran perupa lokal, di tempat ruang pameran sederhana yang biasanya hanya mengundang pelajar mahasiswa serta pidato pembukaan oleh pejabat, di dalam anggaran itu ada item “perjalanan dinas” keluar daerah dengan tiket pesawat. Contoh lainnya misalnya penyelenggarakan workshop Seni Pertunjukan yang melibatkan “pakar” lokal sebagai pemateri, dengan biaya anggaplah Rp50 juta, berlangsung dua hari. Kalau biaya itu diserahkan ke seniman, tentu akan menjadi hajatan kesenian yang menarik.

Tapi karena diserahkan EO (event organizer) — biasanya kepanjangan tangan birokrat — maka yang turun riil sampai ke seniman biasanya hanya honor pemateri paling tinggi Rp500 ribu, jadi kalau ada delapan pemateri untuk memberikan materi penyutradaraan, persiapan menjadi aktor, tata artistik, dan seterusnya, maka yang sampai ke seniman paling banyak sekitar Rp5 juta. Gagasan seniman agar ada pertunjukan, diskusi intens, dan sebagainya agar peserta lebih berdaya guna, tindak akan disetujui. Jadi bayangkan, kalau uang Rp50 juta, juga untuk workshop berbagai bentuk kesenian lainnya, hanya sebagian kecil untuk seniman dan selebihnya anggaran itu lari ke para birokrat yang tugas pokoknya mengurus seni budaya.

Cerita di atas sekedar ilustrasi kecil. Banyak contoh lainnya bahkan dalam skala besar. Karena itu memang penting, gerakan yang menyentuh sistem pemerintahan yang menelisik kerja birokrasinya Dan seniman memang perlu mulai belajar anggaran untuk seni dan budaya lari kemana. Kalau seniman sendiri apatis, maka sudah pasti terjadi praktik-praktik yang mengarah ke korupsi sebab seniman sendiri enggan mengawasi kerja birokrasi. Benar kata Abduh Aziz, dalam peradaban yang korup, seni kemudian dipastikan menjadi sekedar asesoris dalam etalase yang indah dilihat tapi tidak bermakna apa-apa.

Advokasi

Diskusi Koalisi Seni Indonesia (KSI) bersama para seniman di Pontianak (30/1), sama seperti terjadi di kota lain, mengungkap kecilnya perhatian atau dukungan pemerintah daerah terhadap kreativitas seniman. Kondisi seperti ini memunculkan sikap apatis seniman. Banyak yang kemudian memilih berkarya tanpa harus meminta dukungan pemerintah. Ini terjadi hampir di semua tempat. Sekelompok Musisi Indie di Mataram, NTB, membuat komunitas, juga terus melakukan kerja kesenian, tapi menolak fasilitas atau dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Tentu membanggakan kalau banyak seniman bisa mandiri.

Seniman berseberangan dan memilih tidak peduli dengan birokrasi adalah pilihan. Tapi di luar itu sangat dibutuhkan ada seniman lainnya yang menyadari pentingnya ikut mendorong transparansi pengelolaan anggaran rakyat yang dikelola pemerintah daerah untuk kegiatan seni budaya. Di NTB anggaran yang cukup memadai itu disediakan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tapi berapa besar anggaran yang disediakan itu benar-benar sampai pada seniman atau pegiat seni, itu harus bisa dijelaskan pada publik. Misalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Taman Budaya yang melakukan kegiatan pergelaran, ekperimentasi, pameran dan sebagainya. Karena itu, Dewan Kesenian NTB bersama SOMASI (Solidaritas Masyarakat Transparansi) NTB akan menelisik lebih jauh tentang anggaran yang dialokasikan Dinas Budpar NTB. Tahun 2015 keseluruhan anggaran pengembangan seni budaya di dinas ini terus meningkat tiap tahun, dan dalam APBD Perubahan saja untuk kegiatan Bulan Budaya mencapai Rp2,5 milyar lebih.

Berapakah yang riil untuk mendukung kreativitas seniman, dari seluruh item kegiatan itu, berapa banyak yang langsung ke seniman? Pengembangan kesenian di daerah sebenarnya bukanlah soal kurangnya anggaran yang minim. Tapi lebih banyak disebabkan tidak transparannya penggunaan anggaran, yang menyebabkan kegiatan-kegiatannya tidak mencapai sasaran. Itulah pentingnya kegiatan mengadvokasi anggaran pengembangan seni budaya di daerah. Tentu saja ini bisa dimulai dengan sikap seniman yang tidak menganggap soal ini bukan urusannya. Bagaimana seniman mempelajari haknya dan memperjuangkan hak tersebut, dengan menuntut transparansi pengelolaan anggaran kepada pemerintah daerah.

Seharusnya seniman memang — meminjam bahasa Abduh Aziz — menolak berada di pinggiran sebagai penonton yang diam. Kemudian turun gelanggang menuntut transparansi penggunaan uang rakyat.

Mataram, Agustus 2015.

Related posts