Juni 27, 2017

Bukan Sekedar Pembajakan: Catatan Hari Musik Nasional – Fakhri Zakaria

industri musik
sumber foto: www.musik.kapanlagi.com 

Oleh: Fakhri Zakaria*

Pembajakan menjadi agenda prioritas Triawan Munaf saat dilantik sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEK). Dirinya bahkan menyatakan ingin menggandeng Kepolisian RI dan membentuk detasemen khusus untuk memberantas praktik pembajakan.

Sebagai salah satu sub sektor dalam industri kreatif, praktik pembajakan menjadi masalah klasik industri musik Indonesia. Bila kita merunut sejarah industri yang dimulai sejak Suyoso Karsono mendirikan perusahaan rekaman Irama pada tahun 1954, pemahaman tentang perlindungan hak cipta bisa dikatakan lambat.

Sejak 1958 hingga tahun 1988 hampir semua album musik dari musisi internasional yang diedarkan di Indonesia adalah produk ilegal. Pemicunya adalah keluarnya Indonesia dari Konvensi Berne pada tahun 1958 agar masyarakat Indonesia dapat menggunakan ciptaan dari negara-negara Barat tanpa harus membayar royalti.

Kebijakan yang dikeluarkan Perdana Menteri Djuanda tadi akhirnya berimbas ke industri musik tanah air. Masih minimnya penghargaan juga pengetahuan soal hak cipta membuat label-label rekaman lokal menekan artis-artisnya melalui mekanisme jual putus. Masa tua yang terlunta akhirnya selalu menjadi kisah klasik bagi kebanyakan musisi-musisi legendaris Indonesia.

Pelanggaran hak cipta di Indonesia mencapai titik nadir ketika Bob Geldof mengecam pemerintah karena membiarkan peredaran kaset bajakan konser Live Aid yang diselenggarakannya untuk membantu korban kelaparan di Ethiopia pada tahun 1985 silam.

Pemerintah merespon dengan melakukan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dengan UU Nomor 7 Tahun 1987. Keikutsertaan di Konvensi Berne kembali diratifikasi pada tahun 1997. Lalu di tahun 2002, keluar UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Namun penegakan hukum yang lemah membuat pembajakan tetap menggila. Laporan United States Trade Representative tahun 2014 menempatkan Indonesia sebagai Priority Watch List terkait pelanggaran hak cipta. Posisi Indonesia tidak berubah sejak laporan ini dikeluarkan tahun 1989 silam.

***

Penetrasi internet membuat pola konsumsi musik bergeser, begitu juga dengan pemahaman terhadap hak cipta. Kemudahan akses untuk menikmati musik pada satu sisi menjadi sangkakala untuk industri musik. Namun di sisi berbeda, internet memberikan kemudahan bagi musisi untuk mendistribusikan karya.

Alih-alih menjadikan penjualan album sebagai sumber pendapatan utama, beberapa musisi justru menggratiskan album melalui mekanisme creative common. Pos pemasukan diperoleh melalui pendapatan konser dan penjualan merchandise yang digarap serius.

Fenomena ini yang mestinya menjadi perhatian BEK. Saat ini penekanannya bukan melulu bagaimana memberantas pembajakan, namun menciptakan sistem terintegrasi yang menjamin hak musisi terpenuhi.

Keluarnya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi bukti keseriusan pemerintah menjamin hak musisi. Beberapa hal penting adalah perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang, pembatasan bentuk jual putus, dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif untuk menghimpun dan mengelola royalti, serta dapat digunakannya hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia. Namun peraturan yang di atas kertas ideal ini tentunya harus dibarengi dengan kemampuan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan hukum secara optimal.

Industri musik Indonesia sebetulnya punya momen bagus pasca krisis ekonomi tahun 1997 silam. Saat daya beli masyarakat menurun, band-band seperti Dewa 19, Sheila On 7, Jamrud, hingga Peterpan justru mampu membukukan penjualan album fisik resmi diatas angka satu juta kopi. Kesuksesan mereguk angka penjualan dibarengi dengan tur panjang keliling Indonesia yang pada gilirannya menggerakkan sektor ekonomi.

Sayang, pemerintah lambat menangkap momentum ini. Pada saat yang sama, Pemerintah Korea Selatan menyiapkan sektor industri kreatif sebagai sektor penting setelah melihat kegagalan ekonomi yang bergantung pada konglomerasi besar.

Presiden Kim Dae-Jung mendorong pertumbuhan sektor musik, film, dan video game dengan memberikan insentif berupa potongan pajak serta pendanaan. Pada tahun 2007, Pemerintah Korea Selatan membenahi aspek legal dengan mengharuskan provider layanan internet untuk menyaring muatan illegal sesuai permintaan dari pemegang hak cipta. Data The International Federation of the Phonographic Industry(IFPI), organisasi non-profit yang menaungi label rekaman di seluruh dunia, menempatkan Korea Selatan sebagai pasar musik terbesar nomor 11 di dunia.

***

Peluang untuk mengembangkan industri musik kini kembali datang. Dalam satu dekade Indonesia menjadi lahan subur pergelaran musik. Mulai dari meningkatnya frekuensi konser musisi asing dan munculnya festival-festival musik berskala nasional maupun internasional.

Jika pemerintah tanggap, situasi ini bisa menjadi sumber pemasukan negara melalui penyiapan infrastruktur pendukung seperti gedung konser yang representatif, kemudahan perizinan, sampai dukungan keamanan yang memadai.

Selain itu, potensi musisi-musisi dalam negeri seharusnya dilihat pemerintah sebagai bentuk diplomasi gaya baru. Meniru kampanye ‘Cool Britania’ yang dipopulerkan oleh Tony Blair sehingga menjadikan Oasis, Blur dan Radiohead sebagai representasi baru Inggris, sudah saatnya BEK menciptakan skema “ekspor” musik Indonesia ke mancanegara.

Cara paling mudah adalah dukungan kepada musisi yang akan menggelar konser luar negeri. Mulai dari pengurusan dokumen perjalanan sampai bantuan akomodasi. Cara lain, dengan menghidupkan kembali model pertukaran budaya seperti Titian Muhibah.

Pintu kini sudah terbuka lebar. Presiden penggemar musik, animo penonton yang tak pernah surut, bakat-bakat yang bertebaran, juga letupan energi insan-insan kreatif yang tak pernah habis. Kunci kini ada di tangan BEK.


*Saat ini selain menulis untuk Rolling Stone Indonesia Online, Jakartabeat.net, dan Hujan Radio, Fakhri Zakaria juga bekerja sebagai staf hubungan masyarakat di lembaga riset milik pemerintah.

Sumber tulisan: masjaki.com.

Related posts