April 29, 2017

Filantropi, dan Sumber-Sumber Pendanaan untuk Kesenian

oleh: Anastha Eka

Pemerintahan Soekarno, terutama di awal 1950-an memberi ruang yang besar bagi pelaku seni untuk terus menciptakan pembaruan dalam seni budaya. Dukungan pemerintah tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk pendanaan untuk penciptaan karya, tapi juga pengiriman misi kebudayaan dan pengiriman seniman-seniman untuk belajar ke luar negeri. Soekarno, presiden pertama Indonesia, menyadari betul arti penting seni sebagai bagian dari representasi identitas kebangsaan (Swastika, 2015). Sikap yang begitu mendukung kesenian ini belum dapat ditemukan lagi pada pemerintahan-pemerintahan setelahnya.

Memasuki era Orde Baru, pemerintah sebagai penguasa menerapkan apa yang disebut Tod Jones sebagai model budaya komando (2013). Campur tangan Negara sangatlah besar dalam mengarahkan kehidupan seni dan budaya untuk mendukung tujuan-tujuan politiknya. Anggaran rutin untuk kesenian memang mengalami peningkatan, namun cenderung hanya menutupi biaya tenaga kerja dan fasilitas pemeliharaan saja. Belum lagi ulah para birokrat yang memandang ‘proyek’ pembangunan, termasuk ‘proyek’ kesenian, sebagai sumber penghasilan pribadi atas keterlibatan mereka.

Hamid Abidin, dkk (2016) mencatat bahwa pola alokasi anggaran untuk seni dan budaya di Orde Reformasi masih dipengaruhi oleh pola Orde Baru. Data dari penelitian yang telah dibukukan ini memperlihatkan bahwa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 dan 2010-2014, anggaran belanja untuk bidang pariwisata dan budaya hanya berkisar 0,06 sampai 0,09% per tahun dibandingkan dengan total belanja negara. Jumlah anggarannya memang cenderung meningkat setiap tahun, namun tidak mengubah nilai persentase secara signifikan.

Koalisi Seni pernah melakukan survei pada 227 komunitas seni di Indonesia mengenai sumber dana yang mereka terima (2016). Hasilnya, sebanyak 80% responden melakukan pendanaan secara swadaya dan 55% mendapat dana dari sumbangan individu. Hanya 15% dari total responden yang mendapat dana dari pemerintah pusat dan 34% dari pemerintah daerah. Selain itu, komunitas-komunitas seni ini juga mengandalkan dana dari lembaga-lembaga donor, di mana 12% responden mendapat dana dari donor luar negeri sedangkan 7% dari donor dalam negeri.

Mengisi ketidakcukupan dukungan dana dari pemerintah, lembaga donor luar negeri menjadi salah satu sumber dana yang penting dalam kehidupan seni budaya Indonesia.

Salah satu lembaga donor luar negeri yang banyak terlibat dalam kegiatan kesenian dan bidang sosial lain di Indonesia adalah Ford Foundation. Di Indonesia, Ford Foundation secara resmi memulai kegiatannya pada 1953 dan telah menggelontorkan dana setara 420 juta dolar AS untuk mendukung kegiatan kemanusiaan di berbagai bidang, dan terus bertambah hingga saat ini. Dalam The Annual Review 2001-nya, Ford Foundation (2001) menyebutkan seni dan budaya sebagai salah satu bidang program yang didanainya dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari pendidikan dan media.

Linda Hoemar Abidin, seniman yang kini terlibat langsung dalam pengelolaan seni lewat Yayasan Kelola dan Koalisi Seni Indonesia, juga berpendapat bahwa lebih banyak komunitas-komunitas seni dan seniman-seniman Indonesia yang didanai langsung oleh lembaga donor luar negeri daripada lembaga-lembaga dalam negeri. Linda sendiri pernah menerima manfaat dari Asian Cultural Council, lembaga donor dari Amerika Serikat, untuk mendalami balet di New York.

Menurut Linda, lembaga-lembaga donor dari luar negeri lebih mengerti bahwa dana yang diberikan sebagai filantropi atau kedermawanan tidaklah sama dengan skema sponsorship. Lembaga-lembaga ini memandang dana filantropi sebagai investasi jangka panjang, yang disalurkan atas kesadaran pentingnya seni budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan sponsorship, bersifat jangka pendek dengan timbal balik yang jelas dan instan (misalnya, terangkatnya citra perusahaan di mata publik atau peningkatan penjualan atas suatu produk) bagi pihak pemberinya.

Pihak pemberi sponsor juga biasanya hanya menyalurkan dana untuk produksi atau pertunjukan karya seni dan festival. Padahal, proses penciptaan karya seni membutuhkan riset, latihan, dan dokumentasi yang sama pentingnya dengan proses penciptaan, namun tak tersorot publikasi sehingga tidak mendatangkan keuntungan bagi pemberi sponsor.

Yang menjadi masalah, lembaga-lembaga donor luar negeri tak selamanya bisa mengisi absennya dukungan dari dalam negeri. Krisis ekonomi dunia pada 2008 telah mempengaruhi perekonomian negara-negara pendonor yang membuat mereka mengurangi dana yang biasa disalurkan untuk pengembangan seni budaya secara signifikan. Beberapa lembaga donor yang memotong anggarannya untuk Indonesia, yaitu Hivos dan Prince Claus Fund dari Belanda, serta Japan Foundation dari Jepang (Swastika: 2008).

Koalisi Seni mencatat bahwa hanya 7% (17 komunitas) dari survei di atas yang memiliki cukup kapital untuk mendanai seluruh kegiatannya dalam satu tahun. Survei kecil ini belum menghitung potensi penurunan dukungan dana dari donor-donor luar negeri maupun sumber dana lainnya. Inilah mengapa penggalangan sumber dana dari filantropi–baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun individu–menjadi hal yang patut didorong demi kelangsungan kesenian di Indonesia.

 

Sumber bacaan:

Alia Swastika, Agensi dan Internasionalisme, Skripta Volume 02/Semester I/2016 pp. 1-29.

Ford Foundation, Annual Report 2001, Ford Foundation, –, 2002.

Ford Foundation, Annual Report 2011, Ford Foundation, –, 2012.

Ford Foundation, Celebrating Indonesia: Fifty Years with The Ford Foundation 1952-2003, Ford Foundation & Equinox Publishing, -, 2003.

Hamid Abidin, Sigit Budhi Setiawan dan Zainal Abidin. Filantropi di Indonesia: Mengapa Tidak Untuk Kesenian?, Filantropi Indonesia, Jakarta, 2016.

Koalisi Seni Indonesia, Kondisi Ekonomi Kesenian Indonesia: Anggaran Pemerintah dan Nilai Kapital Komunitas, presentasi oleh Koalisi Seni, tidak diterbitkan.

Tod Jones, Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad ke-20 hingga Era Reformasi, Yayasan Pustaka Obor & KITLV-Jakarta, Jakarta, 2013.

Wawancara dengan Linda Hoemar Abidin, 7 September 2016.

 

Related posts