Mei 20, 2019

Jaga Kebhinnekaan – Kompas, 20 Agustus 2014

Kompas hal 12 - 20 Agustus 2014

Jaga Kebhinnekaan
RUU tentang Kebudayaan Jangan Kejar Tayang

JAKARTA, KOMPAS – Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan tetap menuai pro dan kontra. Terkait perlindungan warisan budaya Nusantara, rancangan undang-undang itu diharapkan memberikan kekuatan hukum, Namun, rancangan undang-undangan itu juga dinilai memiliki sejumlah kelemahan sehingga perlu digodok ulang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktoran Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebudayaan di kementerian itu kelar pada akhir Agustus ini. Setelah itu, RUU tentang Kebudayaan akan dibahas lintas kementerian.

“Semenjak reformasi, muncul masalah-masalah kebudayaan, banyak warisan budaya tak terurus. Dalam konteks ini, undang-undang kebudayaan diperlukan,” ujar Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Heddy Shri Ahimsa Putra, Selasa (19/8), saat dihubungi dari Jakarta.

Berlakunya otonomi daerah juga mengakibatkan banyak warisan budaya Nusantara yang terbengkalai. Menurut Heddy, kondisi tersebut terjadi karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kebudayaan. Dia berpendapat, RUU tentang Kebudayaan harus dicermati dalam perspektif itu.

“RUU tentang Kebudayaan harus kembali pada semangatnya, apakah aturan ini akan mengekan atau justru menguntungkan bagi kebudayaan ke depan? RUU ini diperlukan dengan semangat untuk kebaikan kebudayaan kita,” papar Heddy.

Menurut Heddy, pembahasan RUU tentang Kebudayaan harus berbasis pada semangat menjaga kebhinnekaan Indonesia. Jika pengelolaan kebudayaan tidak diperhatikan, Heddy khawatir akan banyak warisan budaya lokal yang hilang.

Cermati pasal-pasal

Meski demikian, menurut Heddy, sikap kritis dan skeptis tetap dibutuhkan dalam penyusunan RUU tentang Kebudayaan. Pasal demi pasal perlu dicermati dan dilihat apakah merugikan atau menguntungkan bagi kebudayaan.

“Sebagai contoh, soal pengelolaan Candi Borobudur, apakah ini tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, atau dunia? Ini tanggung jawab siapa? Hal seperti itulah yang perlu diatur. Jika pengelolaan tidak bagus, UNESCO dapat mengeluarkan Borobudur dari dalam daftar warisan budaya dunia,” kata dia.

Godok ulang

Dosen Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, Tommy F Awuy, berpandangan, sikap terburu-buru Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud untuk menuntaskan pembahsan RUU Kebudayaan semakin menunjukkan bahwa legislasi itu adalah “proyek” yang harus segera digolkan. “RUU Kebudayaan tidak mendesak untuk segera diselesaikan, RUU ini hanya dikemas seolah-olah penting dan menjadi proyek sebelum rezim pemerintahan berganti,” tutur dia.

Tommy berpendapat, RUU tentang Kebudayaan masih harus digodok ulang. Sebab, selama ini perumus tidak memanggil dan mengajak ahli budaya yang kompeten di bidangnya.

“Saya sangat setuju kalau RUU tentang Kebudayaan dibuat dengan observasi detail. Namun, RUU ini bahasanya justru sangat formal dan tidak menyentuh masalah. Sangat terlihat jika dibuat cepat-cepat dan tidak tampak hal yang ingin dicapai,” ungkap Tommy.

Tommy mendeteksi kekurangan dalam RUU itu, antara lain manusia sebagai subyek kebudayaan tidak tampak, pemahaman multikulturalisme masih miskin, dan perencanaan kebudayaan belum disertai jaminan perlindungan atas proses kreativitas.

“Pasal-pasal yang menunjukkan kreativitas tidak muncul. RUU ini tidak menyinggung potensi manusia sebagai agen budaya. Di dalamnya, kepentingan untuk membahas imajinasi, kreasi, dan perlindungannya tidak ada. Kebudayaan sebagai bentuk sumbangsih berbagai pihak tidak dibahas detail,” ungkap Tommy.

Menurut dia, RUU kebudayaan masih bisa digali lagi agar lebih menyentuh pada potensi diri manusia beserta eksistensi, pikiran, imajinasi, dan kreativitasnya. “RUU itu nantinya menentukan nasib bangsa sehingga jangan sampai penyusunannya hanya karena persoalan proyek kekuasaan,” tuturnya. (ABK)

Related posts