November 19, 2017

[Kolom Seni yang Berpihak] Kebebasan Berekspresi, Seni dan Anak Muda oleh Aquino Hayunta

oleh: Aquino Hayunta

Ekspresi adalah kata yang cukup bermasalah untuk dijelaskan, dan pada umumnya orang masih curiga pada kata ini. Bagi mereka yang besar di jaman Orde Baru tentu sudah sering mendengar ungkapan macam “kebebasan yang bertanggung jawab” atau “berekspresi boleh tapi jangan kebablasan”. Jadilah ekspresi anak muda jaman itu seperti teriakan yang tertahan; ada sesuatu yang ingin dikeluarkan dari dada namun karena tidak boleh kebablasan maka teriakan yang keluar pelan saja bunyinya. Rasanya tidak puas karena sebetulnya kita masih harus patuh pada aturan (lebih tepatnya patuh pada orang yang suka mengatur – aturan yang benar munculnya dari konsensus bersama, sedangkan orang yang suka mengatur itu dasarnya suka-suka dia saja, yang penting dia memegang kendali) sementara apa yang ingin kita ungkapkan belum semuanya keluar.

Dan begitulah aturan-aturan itu berkembang, ia mengatur cara kita berpakaian, cara kita berpotongan rambut, cara kita beragama dan seterusnya. Bahkan setelah jaman reformasipun masih saja banyak aturan yang ingin diciptakan oleh orang-orang yang senang mengatur itu, ada yang mengatur bagaimana perempuan mesti berpakaian, bagaimana kita mesti menjalankan ibadah kita, bagaimana relasi kita dengan orang lain, bahkan ada aturan yang mengatur bagaimana seorang perempuan harus duduk di sepeda motor[1].

Namun mengapa orang-orang yang memegang kekuasaan tampaknya secara alami senang mengatur kebebasan berekspresi? Karena mereka tahu jika ekspresi seseorang sudah bisa dikendalikan maka itu menjadi pintu masuk untuk mengendalikan hak-hak lainnya yang lebih asasi. Mengatur ekspresi sebetulnya adalah mengatur isi kepala seseorang. Dalam rezim otoriter setiap manusia “dipotong” kepalanya, tidak dibolehkan berpikir yang berbeda, tidak boleh menjadi pribadi yang otentik, harus taat aturan dan adat. Penyeragaman membuat orang jadi mirip satu sama lain, bahkan sampai-sampai penampilannya pun mirip.

Tidak heran jika kita melihat pada suatu korps yang sangat mengekang kebebasan berekspresi seperti militer, kita sepintas melihat wajah-wajah anggotanya mirip-mirip semua. Dan ketika isi kepala orang mulai sama, maka tidaklah terlalu sulit untuk kemudian merampas tanah mereka, merampas hak suara mereka dalam pemilu atau mengkorupsi pajak mereka. Toh kalaupun ada segelintir orang yang sadar bahwa telah terjadi perampasan hak, mereka inipun tidak bisa menyampaikan kesadaran mereka ke banyak orang karena kesempatan mengeskpresikan kesadaran itu sudah dikendalikan.

Dan begitulah kita terbiasa diatur sehingga kemudian secara otomatis mengatur dan membatasi sendiri ekspresi kita. Begitu kerapnya ekspresi kita diatur sehingga kita kehilangan pegangan tentang apa namanya kebebasan berekspresi itu. Bentuk-bentuk ekspresi yang tertahan itu kemudian muncul dalam bentuk, tempat dan waktu yang tidak tepat. Kemarahan terpendam terhadap ketidakadilan biasa dilampiaskan dengan menggebuki maling motor yang tertangkap basah. Buah pikiran yang kerap dipendam (karena tidak ada budaya berdebat dalam sekolah dan keluarga) bisa muncul dalam sesi tanya jawab seminar sehingga menghasilkan pembicara-pembicara dadakan yang kadang bicara sama panjangnya dengan para narasumber.

Mampetnya ekspresi/kebutuhan untuk menikmati layanan dasar transportasi yang layak menghasilkan perilaku yang seenaknya dalam berlalu lintas. Orang tidak biasa mengkritik dan dikritik sehingga ketika ada persoalan dengan orang lain maka kekerasanlah yang muncul sebagai ekspresinya. Dan seterusnya. Intinya ekspresi yang ditekan tidaklah hilang menguap dengan sendirinya, ia berubah bentuk menjadi ekspresi lainnya yang justru kerap merugikan sesama warga masyarakat. Dan konflik horizontal semacam ini justru makin menguntungkan penguasa, yang tidak menginginkan konflik vertikal, antara penguasa dan rakyat, terjadi.

Jadi sejauh ini, apakah ekspresi itu[2]?  Dalam konteks hak asasi manusia, ekspresi berarti kesempatan bagi seseorang untuk menampilkan pemikiran, perasaan, sikap dan kebutuhan mereka. Basis dasar dari ekspresi adalah menyampaikan kebutuhan yang asasi. Butuh air susu ibu? Maka bayi menangis. Kesakitan karena diinjak kakinya? Maka orang meringis atau mengaduh. Gelisah karena upah bulanan tidak mencukupi kebutuhan hidup? Maka buruh berdemonstrasi.

Ekspresi dalam konteks hak asasi berarti kesempatan untuk menyatakan bahwa ada hak lain yang lebih asasi yang perlu dipenuhi. Jika kita melihat kebebasan berekspresi dari konteks ini maka tidak akan ada istilah “kebebasan ekspresi yang kebablasan”. Selama hak kita belum terpenuhi maka penyampaian ekspresi masih akan terus ada. Dan karena konsep hak asasi manusia memberikan kesempatan bagi semua manusia untuk tampil setara, untuk memiliki keunikan, untuk memenuhi kebutuhan khususnya, untuk menumbuhkan kembali kepala yang dipotong, maka seolah-olah kebebasan berekspresi bersifat individualis dan karenanya bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang “kolektif”.

Padahal sebetulnya individualis atau kolektif itu adalah suatu fase, bukan sifat dari suatu masyarakat. Artinya ada suatu masa ketika suatu masyarakat menjadi individualis, dan ada masanya ketika mereka menjadi kolektif. Pada masyarakat yang baru bebas dari penindasan tentu saja pengakuan terhadap hak-hak individu menjadi agenda setiap orang, sehingga terkesan bahwa setiap orang menonjolkan diri sendiri. Padahal penonjolan terhadap individu merupakan sesuatu yang perlu dalam rangka menghilangkan penyeragaman dan kontrol. Setiap orang menjadi otonom dan ini terlihat sebagai sesuatu yang egois. Begitu juga ketika suatu saat hak-hak dasar manusia mulai terpenuhi satu persatu, maka kelompok masyarakat akan mengusahakan agar kelompok lainnya juga memperoleh haknya sama dengan mereka. Dan disinilah suatu masyarakat memasuki fase kolektif, fase dimana mereka saling membantu untuk memenuhi hak anggota masyarakat yang lain.

Konsep kebebasan berekspresi dari konteks hak di atas dapat memberikan jawaban atas pertanyaan lainnya yang juga kerap muncul; “jika setelah kita memperoleh kebebasan berekspresi itu, lantas untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar membebaskan ekspresi, atau adakah hal-hal lain yang lebih esensial yang bisa kita dapatkan dari berekspresi tersebut?” Dengan itu kita bisa menjawab bahwa kebebasan berekspresi yang kita peroleh adalah untuk memastikan bahwa hak-hak kita dan hak orang lain bisa terpenuhi.

Namun harus diakui dengan makin banyaknya orang mengekspresikan diri, hiruk pikuk tidak dapat dihindarkan. Dan sebagaimana lazimnya kehirukpikukan, akan ada ekspresi yang sifatnya esensial dan ada yang sifatnya atributif belaka. Ada orang yang tahu mengapa dia bersuara dan ada yang bersuara karena sekedar tidak mau ketinggalan. Ada orang yang melancarkan kritik karena ingin Negara memenuhi kebutuhan warganya dan ada yang melancarkan kritik karena kebetulan pihak yang berkuasa bukan merupakan pilihannya pada Pemilu yang lalu. Ada buruh dan warga tergusur yang menyampaikan aspirasi mereka sementara itu semakin banyak pula orang yang menyampaikan syahwat berkuasa mereka dengan terang-terangan, membuat batas antara ekspresi dan praktek penguasaan menjadi kabur.

Orang menjadi bingung karena kebisingan tersebut dan tergoda untuk kembali percaya bahwa kebebasan berekspresi perlu diatur dan dikekang. Ada sejumlah indikasi yang mengarah pada upaya membungkam kembali kebebasan berekspresi seperti makin populernya penggunaan pasal 27 UU ITE  untuk membungkam orang lain[3], ada aturan gubernur DKI Jakarta yang mau membatasi ekspresi demonstrasi, pelarangan sejumlah diskusi dan perhelatan seni, pembredelan pers kampus, rencana perluasan wewenang lembaga sensor film, adanya ide pembentukan Komisi Perlindungan Kebudayaan di draft RUU Kebudayaan yang bertugas mennyensor kebudaaan, sampai program Bela Negara yang berusaha menyeragamkan cara warga mengekspresikan nasionalismenya.

Di tengah kebisingan ini tentu masyarakat butuh penyegaran, dan seni mampu memberikan penyegaran tersebut. Melalui seni, ekspresi-ekspresi yang disampaikan bisa lebih mudah diterima, relatif lebih estetis dan lebih segar. Selain itu ekspresi melalui seni umumnya sudah melalui proses pematangan mulai dari ide, proses sampai ke bentuk karya akhirnya, dengan kata lain ada unsur refleksi yang kuat ketika sebuah ekspresi dituangkan ke dalam sebuah karya atau proses seni.

Ada dua level di mana seni bisa menjadi alat penyampaian ekspresi:

  1. Seniman menyuarakan isu sosial melalui karya seninya: Masyarakat bersentuhan dengan gagasan sang seniman melalui produk akhir berupa karya yang ditampilkan di ruang publik. Proses perjumpaan antara warga dengan karya seni semacam ini disebut kampanye. Sebuah pesan yang sudah diolah oleh si seniman kemudian dibawa ke ruang publik agar publik dapat menangkap pesan yang sudah diolah tersebut. Dalam hal ini warga tidak terlibat dalam proses penciptaan dan menangkap pesan seniman tergantung dari cara si seniman mempresentasikan karyanya atau tergantung dari penafsirannya sendiri terhadap karya tersebut.
  1. Pelaku seni bekerja bersama konstituennya untuk menghasilkan suatu karya seni atau menggunakan metode seni ketika bekerja bersama konstituennya untuk menghasilkan perubahan sosial berbasis hak asasi manusia. Dalam hal ini proses seringkali menjadi lebih penting daripada hasil akhirnya. Warga atau dampingan berproses bersama pegiat seni sejak awal dan diajak mengerti prinsip-prinsip mengapa ekspresi tersebut lahir. Pada proses semacam ini biasanya batasan antara seniman dengan konstituennya menjadi lebur.

Praktek seni dari level yang pertama saat ini sudah banyak tersedia, seniman-seniman telah menyampaikan berbagai jenis ekspresi atau kegelisahan masyarakat dalam karya-karyanya, mulai dari isu lingkungan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, kapitalisme dan demokrasi. Perdebatan antara seni untuk seni dan seni untuk masyarakat sudah lama lewat, kini karya seni yang berbicara mengenai problem-problem sosial makin mudah ditemukan di mana-mana. Bahkan kini ada semacam kecenderungan bahwa “kritis itu menjual”, “kritis itu keren” sehingga kerap kali seniman menghasilkan karya sosial karena tidak ingin ketinggalan arus keren perubahan jaman. Atau mencari ketenaran dan pengakuan cepat melalui kegiatan progresif. Radikal itu menjual.

Anak muda kerap menjadi progresif karena itu terlihat cool dan keren. Atau untuk sarana mencari beasiswa atau bepergian ke luar negeri. Ada beberapa kasus di mana seniman menghasilkan karya-karya yang peka secara sosial namun pada waktu lain ia justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pesan-pesan yang dibawa karyanya. Kejadian seperti ini sebetulnya menegaskan bahwa sebuah ekspresi yang asasi tidaklah berdiri sendiri, ia lahir dari suatu kebutuhan akan hak-hak lain yang lebih esensial sebagaimana telah disebut di atas. Ekspresi hendaknya merupakan pengejawantahan sikap para pelakunya, bukan sesuatu yang dihasilkan hanya agar lebih unik atau lebih political correct.

Sementara itu belum banyak praktek seni di Indonesia yang berinteraksi dengan masyarakat sebagaimana disebutkan di level kedua di atas. Padahal seni mampu menumbuhkan semangat kolektivitas di antara masyarakat. Kegunaan ekspresi pada jaman ini adalah untuk merangsang agar kelompok masyarakat yang selama ini tidak bisa berekspresi menjadi sadar bahwa mereka juga perlu dan bisa berekspresi.

Ini awalnya, namun kemudian kebebasan berekspresi diharapkan bisa menyadarkan orang terhadap kebutuhan mereka yang lebih asasi. Untuk itu seni perlu menjangkau lebih banyak orang dan berani keluar dari galeri, studio, gedung kebudayaan, museum atau hanggar tempat mereka biasa diletakkan. Dengan bekerja dan berproses bersama dengan warga, sesungguhnya pegiat seni telah mengajak warga untuk sama-sama melakukan proses refleksi terhadap bagaimana ekspresi seni diartikulasikan, dan proses inilah yang mengubah noise menjadi voice, mengubah kebisingan menjadi suara yang lebih berarti.

Ada sejumlah praktek semacam ini yang patut dicatat, misalnya bagaimana sebuah sanggar pedampingan anak-anak marginal menggunakan seni musik dan teater sebagai pelajaran pokok untuk memberdayakan anak-anak tersebut. Proses belajar musik dan bermain teater telah mengajarkan anak-anak tersebut untuk menghargai perbedaan yang mereka miliki, dan juga pada gilirannya menjadi lebih berdaya karena mereka memiliki ketrampilan khusus. Ketrampilan yang bahkan bisa menjadikan mereka pengajar musik di sekolah-sekolah formal.

Komunitas pendamping anak lainnya menggunakan seni musik, teater dan olah raga egrang sebagai materi pokok ajar mereka. Dan karena konsistensi mereka dalam berkarya dan membuat pagelaran pentas anak-anak, mereka bisa memperoleh pengakuan dari pejabat setempat sampai ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena adanya pengakuan tersebut, maka mereka bisa memasukkan perempuan dan anak ke dalam komposisi Musrembang kabupaten sehingga pada gilirannya menghasilkan aturan lokal yang ramah terhadap anak dan buruh migran perempuan.

Komunitas lain di Sulawesi Tengah berkeliling dari satu daerah konflik ke daerah konflik lainnya, dan di setiap desa mendorong anak mudanya untuk mendirikan sanggar musik. Ketika sanggar-sanggar tersebut sudah terbentuk maka komunitas ini mengajak sanggar-sanggar tersebut (yang berasal dari desa yang saling bertikai) untuk pentas bersama sehingga tercipta perdamaian. Melalui seni perdamaian tercipta lebih efektif daripada melalui mediasi pihak keamanan setempat.

Ada juga komunitas teater yang bekerja bersama warga di suatu pulau untuk menggali nilai-nilai budaya setempat yang sudah lama dilupakan warganya. Mereka mendorong anak muda pulau tersebut untuk mengumpulkan cerita-cerita dari pada orangtua dan menjadikan cerita tersebut pentas seni dan teater, dengan pemain yang berasal dari warga sendiri. Hal ini memberikan kepercayaan diri kepada warga dan mereka menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang berharga untuk dikembangkan.

Praktek-praktek seni semacam inilah yang menjadi “janji baru” dari kebebasan berekspresi, karena selain mempromosikan hak-hak asasi, praktek semacam ini juga mengajak sebanyak mungkin pihak untuk turut bekerjasama dalam membangun apa yang akan diekspresikan. Antara bentuk, proses dan tujuan melebur menjadi satu.

 

Penutup

Jika rezim otoriter sadar bahwa seni dapat menjadi senjata ampuh untuk menyeragamkan pikiran masyarakatnya (dengan cara membungkam ekspresi), maka tentu situasi dapat dibalik: seni dapat dipakai untuk meniupkan kembali semangat keberagaman dan kebebasan.  Jika dengan membungkam ekspresi dapat menjadi pintu masuk bagi pembungkaman hak lainnya, maka bisa dibalik: seni dapat menjadi pintu supaya hak-hak lainnya dapat dipenuhi.

Kita tidak perlu meributkan apakah ekspresi kebebasan itu bisa “kebablasan” atau tidak, namun hakekat kebebasan dasar yang dimiliki semua individu adalah sama, bahwa mereka bisa dan berhak mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Kata kunci ekspresi kebebasan disini adalah “mengembangkan diri”, termasuk di dalamnya mengembangkan masyarakat dan lingkungan. Untuk bisa berkembang, masyarakat harus bisa menghargai hak-hak asasi manusia. Pada gilirannya nanti masyarakat akan sadar bahwa untuk bisa terpenuhi hak-haknya dengan baik mereka akan butuh suatu sistem yang demokratis, bebas dari korupsi, menghargai kesetaraan, sadar akan jaminan sosial dan penghargaan terhadap lingkungan. Dan seni bisa menjadi titik awal bagi terbukanya kesadaran luas tersebut.

 

Catatan kaki:

[1] Aturan di Lhokseumawe, Aceh, yang melarang perempuan duduk mengangkang ketika naik motor.

[2] Tulisan ini tidak sedang mencari definisi kata ekspresi sebagaimana yang tertera dalam KBBI yaitu “pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dsb)”.

[3] UU ITE Pasal 27 khususnya ayat (3) Pasal ini memuat soal pencemaran nama baik di dunia maya

Related posts