Mei 20, 2019

Ketika Seniman Bicara Korupsi oleh Amira Ruzuar

Oleh: Amira Ruzuar

Koalisi Seni Indonesia mewawancarai lima pekerja seni budaya terkait pengalaman mereka bekerjasama atau beririsan dengan pemerintah. Ada dua pertanyaan kunci yang kami ajukan kepada mereka: apakah saat bekerjasama atau berhubungan dengan pemerintah, mereka pernah berhadapan dengan korupsi. Dan kalau pernah, bagaimana cara mereka mengatasinya.

Kelima seniman itu adalah Iswadi Pratama, Joned Suryatmoko, Gustaff Iskandar, Yustina Neni, dan Angga Djamar. Mereka adalah lima dari sekian banyak seniman yang pernah bekerjasama, atau setidaknya berhubungan, dengan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Tiga dari mereka, yaitu Iswadi Pratama, Joned Suryatmoko, dan Gustaff Iskandar, pernah berhadapan dengan praktik korupsi. Sementara, dua sisanya, yaitu Yustina Neni dan Angga Djamar, tidak. Bahkan, hubungan mereka dengan pemerintah cukup baik.

Pengalaman mereka yang tertulis di sini tentu saja tidak bisa digunakan sebagai barang bukti dari tindak korupsi yang terjadi, juga tidak bisa menjadi tolak ukur kinerja pemerintah di sektor kesenian. Namun, kisah mereka dapat menjadi alasan nyata pentingnya mendorong transparansi keuangan dan implementasi program pemerintah di sektor seni agar kita bisa melindungi seni dari korupsi.

Angga Djamar, Nan Jombang Dance Company: “Pemerintah menganaktirikan kesenian.”

1-horz3
Nan Jombang dalam pementasan “Rantau Berbisik”

Sampai saat ini, Nan Jombang belum pernah mendapat uang satu rupiah pun dari pemerintah. Jadi, kami tidak pernah berhadapan dengan praktik korupsi. Setiap Nan Jombang diundang ke luar negeri, seluruh biaya akomodasi ditanggung oleh negara yang mengundang. Kontribusi pemerintah ada sih sedikit karena faktor kedekatan, seperti saat kami menyelenggarakan Kaba Festival. Saat itu, gubernur juga kami undang. Mereka sedikit tertampar kaget ketika melihat tempat pertunjukan dan bertanya “ini milik pribadi, ya?” dan kami jawab bahwa ini milik Nan Jombang. Lalu mereka bertanya lagi, “waduh kalau sudah seperti ini, apa lagi yang bisa kita bantu?”Akhirnya mereka bantu perbaiki jalan karena mereka melihat kondisinya yang jelek. Mereka mengaspal jalan. Itu dari Gubernur Sumatera Barat. Baru sebatas itu. Kalau berupa uang, kami belum dapat sampai sekarang. Tapi, hubungan diantara kami baik sekali.

Kami menyadari bahwa sikap pemerintah, baik di pusat maupun di daerah selalu menganaktirikan kesenian. Mereka tidak pernah menganggarkan jumlah yang besar untuk kesenian, kan? Mereka selalu menganggarkan untuk olahraga dan pendidikan lainnya. Bidang kesenian selalu dianaktirikan. Kita diperlukan saat mereka ingat saja, untuk hiburan mereka. Jadi, bagaimana mau meminta? Kami sangat mengerti bahwa anggaran di daerah untuk kesenian memang tidak ada. Kalau kami meminta, kasihan mereka yang belum apa-apa. Kalau kami mengajukan proposal, kasihan yang lain. Akhirnya, kami memilih jalan sendiri. Selagi kami sanggup, selagi kami bisa swadaya di Nan Jombang, kenapa tidak?

Neni Yustina, Kedai Kebun Forum & Yayasan Biennale Jogja: “Nggak pernah dimintain apa-apa, kok.”

horz1
Neni Yustina (kiri) dan suasana Kedai Kebun Forum (kanan)

Kedai Kebun tidak pernah didatangi oknum yang meminta sumbangan atau iuran. Kedai Kebun membayar pajak dan kewajiban lain, seperti membayar retribusi tahunan untuk papan nama, retribusi gorong-gorong, retribusi sampah, dan lain sebagainya. Hubungan dengan pemerintah baik-baik saja, tidak pernah dimintai apa-apa.

Kalau untuk Yayasan Biennale Jogja sendiri, selama kami mengelola dana dari pemerintah daerah sebanyak jumlah yang tercantum di anggaran, tidak ada tarikan-tarikan gelap atau potongan lainnya. Kalaupun ada potongan, itu adalah potongan pajak yang ada bukti potongannya. Misalnya, honor yang dikenai potongan sebesar 4%. Artinya, hubungan kami dengan pemerintah daerah, baik.

Iswadi Pratama, Teater Satu Lampung: “Kesepakatan harus berlangsung secara hukum.”

iswadi-horz
Iswadi Pratama (kiri) dan Teater Satu dalam pementasan “Aruk Gugat”

Saya belum pernah menemukan praktik korupsi ketika pentas di luar negeri. Tapi, beberapa kali pernah menemukan praktik ini di pentas tingkat lokal yang kami selenggarakan. Contohnya, kami mengajukan proposal ke pemerintah lalu mendapat bantuan, sebut saja, Rp. 50 juta. Nah, kita tanda tangan untuk Rp. 50 juta itu. Tetapi, bukan segitu yang kami terima.

Kami tidak tahu mengapa ada pengurangan. Rupanya, itu memang permainan. Misalnya, kami mendapat bantuan sebesar Rp. 20 juta tapi yang kami terima hanya Rp. 5 juta atau Rp. 7 juta. Sisanya, mereka (oknum birokrat) bagi-bagi. Sebelum kami menerima bantuan, mereka bilang, “tapi nanti terimanya sekian, ya”. Jadi, dilema bagi kami karena kami butuh uang itu. Tapi, di saat kami terima, jumlahnya kurang. Kami tahu ada yang tidak benar.

Kami punya beberapa teman yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Kami bertanya kepada mereka tentang prosedurnya. Ternyata, memang itu ada permainan. Sesudah kami tahu tentang itu, kami mencari kasusnya dan mengangkatnya di koran. Itu terjadi sekitar lima sampai tujuh tahun yang lalu. Tapi, sejak mengetahui adanya permainan itu kami putuskan untuk tidak pernah meminta bantuan lagi ke pemerintah daerah sampai sekarang.

Hampir tidak ada komunitas lain yang bersuara. Biasanya perorangan karena kebanyakan seniman senior di Lampung adalah PNS. Jadi, memang sangat sulit kalau kami mengharapkan mereka untuk mengambil sikap yang sama dengan kami karena secara struktural, mereka terikat dalam sistem. Kami pernah membicarakan ini secara lisan dengan teman-teman komite antikorupsi di Lampung. Sudah ada upaya dari mereka. Teman-teman melakukan investigasi dan sebagainya. Salah satu hasilnya adalah berita yang muncul di koran itu.

Saya kira, upaya yang bisa dilakukan oleh teman-teman seniman adalah jangan mengajukan proposal untuk meminta dana ke pemerintah, tetapi mempresentasikan program atau kegiatan. Apabila mereka tertarik, ingat untuk menyusun kontrak legal antara kita dan pihak pemerintah. Secara hukum, saya kira ini kelemahan komunitas-komunitas seni, bukan hanya di Lampung tapi juga di Indonesia karena komunitas seni jarang melibatkan orang lain dari lembaga hukum.

Memang adalah kewajiban pemerintah untuk mendukung program-program seni. Jadi, kita bukan minta sumbangan. Kesepakatan-kesepakatan juga harus berlangsung secara hukum. Jadi ada bukti formal yang bisa kita gunakan untuk menuntut atau melapor saat terjadi sesuatu hal yang tidak benar.

Joned Suryatmoko, Teater Gardanalla: “Ini isu bersama.”

profil-horz
Joned Suryatmoko (kiri) dan Teater Gardanalla dalam pementasan “Sumur Tanpa Dasar”

Sebenarnya, sepanjang pengalaman kami mengelola dana untuk teater, kami tidak pernah mendeteksi ada korupsi dalam pengertian yang paling gampang, yaitu orang mengambil uang. Tetapi, yang menjadi catatan adalah bagaimana transparansi itu berlangsung. Contoh kasusnya adalah Dana Keistimewaan.

Maksud dari transparansi di sini adalah ketika Dana Keistimewaan sudah diumumkan, maka akses seniman terhadapnya harus dibuka. Tetapi, pada kenyataannya, dana itu tidak bisa langsung diakses oleh seniman. Menurut teman-teman dari Dinas Kebudayaan, undang-undangnya belum beres sehingga belum bisa diklarifikasi apakah seniman bisa langsung mengakses atau harus dikelola dulu oleh Dinas Kebudayaan. Karena dasar hukumnya belum jelas, akhirnya Dana Keistimewaan dikelola oleh Dinas Kebudayaan.

Menurut kami, sudah sewajarnya ada transparansi seperti, berapa anggaran Dana Keistimewaan tahun ini, berapa banyak yang bisa kami akses, dan bagaimana situasinya. Tetapi, pada kenyataannya, itu tidak terjadi sehingga seringkali kami menunggu dana yang tidak pasti munculnya. Tiba-tiba, misalnya, pada akhir Februari 2015 ada yang bertanya “siapa yang mau pentas?” dengan syarat: dana harus digunakan bulan Maret. Bisa bayangkan bagaimana seniman dicekoki situasi seperti ini. Hal inilah yang potensial menjadi “korupsi”.

Kami seharusnya diberitahu bahwa dana sudah ada lalu siapa saja yang dapat mengakses dan kapan. Lebih baik lagi, apabila sudah dapat diakses pada awal tahun atau tahun sebelumnya. Perlu ada kejelasan juga terkait sistem pengajuan ulang ketika sebuah kelompok tidak bisa mengakses dana pada periode sekarang. Pengambilan keputusan oleh paguyuban teater seni, yang menentukan penerima Dana Istimewa untuk seniman teater, juga harus bersifat kolektif. Ini belum ideal. Lebih bijaksana untuk menjadikan ini isu bersama.

Ada beberapa reaksi yang muncul terkait masalah transparansi ini. Diantaranya, tanggapan dari paguyuban kelompok seni. Kami bertemu dengan seksi kebudayaan untuk membicarakan hal ini. Kami menyampaikan prasyarat bagaimana dana harus turun. Reaksi yang lain adalah munculnya kecurigaan terhadap paguyuban karena tidak adanya transparansi tadi. Paguyuban dianggap tidak dapat memfasilitasi. Akibatnya, beberapa kelompok mengakses sendiri Dana Keistimewaan ke Dinas Kebudayaan, tanpa melalui paguyuban. Sistem paguyuban menjadi tidak berjalan secara efektif karena terpecah.

Terjadi pula konflik. Dalam artian, ketika kelompok tertentu sudah mengajukan proposal melalui paguyuban dan tidak diterima oleh paguyuban, kelompok tersebut menyatakan untuk mengakses dana sendiri. Secara internal, masih perlu adanya pembenahan dalam kelompok untuk mengelola dana itu secara kolektif. Perkara mendapatkan uang bisa jadi bukan perkara yang sulit. Hal yang lebih sulit, bisa jadi, bagaimana membelanjakan uang itu sehingga kesenian yang kita hidupi terlaksana dan sumber daya manusianya tercukupi.

Gustaff Iskandar, Common Room Networks Foundation: “Idealnya praktisi komunitas seni paham tata laksana program dan transparansi keuangan.”

Gustaff-horz3
Gustaff Iskandar (kiri) dan salah satu tema diskusi tahun 2015 di Common Room (kanan)

Selama ini, ada beberapa kerjasama lembaga dengan pemerintah yang mengindikasikan adanya praktik korupsi. Waktu itu, saya terlibat dalam program pengembangan Taman Budaya dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya kebetulan terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Proses perencanaan tidak ada yang bermasalah karena prosesnya cukup terbuka. Keganjalan terasa saat program tersebut sampai pada tahap implementasi. Pada saat proses lelang tender, kami tidak terlibat dan tiba-tiba sudah ada pelaksana programnya. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan saja atau tidak. Tetapi, di setiap program yang kami rencanakan, pelaksana programnya selalu sama. Pemenangnya hanya itu saja.

Indikasi penyelewengan rawan terjadi di pemerintah provinsi. Mulai dari alokasi dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mekanisme penyaluran dana yang tidak transparan, implementasi program yang tidak sesuai dengan jenis dan jumlah yang sudah ditentukan, dan juga proses pelaporan kegiatan, yang menurut kami, tidak berjalan dengan baik. Dampak hal ini, misalnya, hanya sekitar dua puluh lima persen dari serapan dana program yang hasilnya signifikan, selebihnya bervariasi.

Selain itu, dari kasus pengembangan taman budaya tersebut tidak terlihat dampak yang diinginkan. Seperti, tidak berkembangnya potensi pengembangan seni budaya di daerah. Profil-profil seniman yang kami harapkan untuk bisa berkumpul tidak ada, dokumentasi potensi seni juga tidak ada. Dari sisi perencanaan cukup baik tetapi masalah muncul pada proses implementasi.

Sebenarnya masalah tidak hanya terdapat dalam pemerintahan tetapi juga kurangnya praktisi yang tahu tata pelaksanaan dan transparansi penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Terkadang seniman hanya ingin terlibat di dalam pertunjukkan atau kegiatan lalu terima honor setelah itu selesai begitu, padahal prosesnya tidak sesederhana itu. Idealnya praktisi komunitas seni paham tata laksana program dan transparansi keuangan agar ketika ada kegiatan yang beririsan dengan kebijakan pemerintah yang menggunakan dana publik, para praktisi tersebut bisa mengikuti keseluruhan proses dengan baik.

Dalam beberapa kesempatan, kami protes ketika penyelenggara tidak melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan. Malah ada yang kami ambil alih, kami modifikasi di lapangan, ada juga yang dimana kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya akhirnya terjadi crash program. Jika ada indikasi yang tidak sesuai, kita langsung laporkan ke kementerian. Tetapi, tidak tahu apakah ditindaklanjuti atau tidak.

Sebaiknya dalam ketiga proses tersebut, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi atau pelaporan, ada proses yang transparan tentang bagaimana suatu program itu disusun dan publik juga bisa terlibat mengawasi proses agar bisa berjalan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan juga lebih transparan agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik.


Sumber foto: internet.

Related posts