Oktober 23, 2017

Mau Apa RUU Kebudayaan – The Geo Times Magazines (Vol. 1 No. 23)

Mau Apa RUU Kebudayaan - The Geo Times

MAU APA RUU KEBUDAYAAN
Usaha Mewujudkan Seni yang Dekat dan Berperikemanusiaan
Oleh: Arman Dhani

Praktik seni kontemporer di Indonesia kerap berjarak dengan penonton. Ragam seni seperti seni rupa masih dinikmati kalangan tertentu. Kebanyakan jatuh pada kategori elite yang tak bisa dinikmati masyarakat kebanyakan.

Pada diskusi bersama Koalisi Seni indonesia diketahui bahwa pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-undang Kebudayaan. RUU yang masih setengah jadi itu dinilai Jakarta sentris dan tidak berpihak pada kearifan lokal.

Koalisi berharap jikapun ada Undang-undang Kebudayaan, sebaiknya dibentuk sebagai pendorong terciptanya perkembangan kesenian yang lebih baik.

Selama ini Koalisi berusaha menggalang dan mengelola sumber daya, mendorong kehadiran kebijakan publik tentang kesenian, dan distribusi pengetahuan. Saat wacana perihal RUU Kebudayaan muncul, mereka lembaga pertama yang melakukan kajian serius dan mendalam. Undang-undang kebudayaan adalah hal vital dan pokok bagi seniman dan masyarakat seni, karena menyangkut kehidupan mereka sehari-hari.

Koalisi berupaya berperan sebagai fasilitator dan penengah antara seniman, lembaga pemerintah, masyarakat luas, dan penikmat seni secara khusus. Ade Darmawan, seniman dan direktur lembaga seni Ruang Rupa, menilai praktik kesenian ada di mana saja, namun minim apresiasi. “Lantas, jika seni itu penting, seberapa penting kesenian dalam keseharian?” katanya.

Pada manifesto Koalisi Seni Indonesia, mereka percaya seni penting dalam kehidupan sehari-hari. Usaha memberikan penghargaan terhadap seni merupakan penghargaan terhadap kehidupan untuk peningkatan kualitas hidup. “Seni seharusnya tidak berjarak,” kata Ade Darmawan.

Koalisi percaya iklim kreativitas dan inovasi hari ini akan melahirkan manusia Indonesia yang kreatif, inovatif, dan kompetitif di hari depan. Apa yang mesti dilakukan dan dibahas dari fakta ini?

Kegiatan artistik kreatif merupakan bentuk kesenian juga. Anton Ismael, praktisi pendidikan fotografi, mengatakan ada anggapan seni tidak penting bagi kesehatian masyarakat. Yang penting adalah proses dalam kesenian. “Ada kebanggaan dari masyarakat awan saat ikut dalam proses kesenian,” katanya.

Menurut Anton, seni melahirkan refleksi atas hidup dan kebanggaan bagi orang yang melakukannya. Kebanggaan lahir dari karya yang dikembangkan dari proses belajar dan dihargai. Seni tidak terbatas pada ragam tradisional yang dipahami selama ini, seperti lukisan, patung, dan pertunjukan. Tapi seperti kain penutup warung pecel lele, iklan wartel, ikan agen pulsa, atau bahkan lukis tangan poster film.

Andi Rharharha, seniman kontemporer, menyebut seni sebagai akses terhadap kesadaran. Mereka menjadi bagian dari masyarakat. Ia tak boleh jauh dari keberadaan sekitarnya. “Melalui seni bisa membuat pelakunya kepada siapa pun dan mendekati siapa pun yang ada di sekitarnya,” katanya.

Ia menyebutkan contoh, anak-anak butuh ruang baru untuk berekspresi melalui kesenian. Namun tetap ada kendalam di mana masyarakat tidak bisa menerima praktik kesenian.

Koalisi juga berperan sebagai penengah ketika praktik kesenian berseberangan dengan kepentingan masyarakat. Kerap kali ada kesalahpahaman antara seniman, praktik seni, dan masyarakat yang belum memahami kesenian sebagai bentuk aktualisasi diri. Islam penggiat Jatiwangi Art Factory, pernah mengalami hal lucu ketika memperkenalkan seni kepada masyarakat. “Kami dituduh zionis, karena banyak bule yang datang ke desa,” katanya.

Ismal menyadari apresiasi seni masyarakat masih rendah dan menganggap kesenian hanya hiburan yang tak perlu dianggap keberadaannya. Jatiwangi Art Factory yang bergerak di masyarakat di sekitar pabrik masih menganggap kesenian sekadar waktu luang. Menurut dia, perlu waktu untuk memperkenalkan dan mengapresiasi seni sebagai praktik kebudayaan.

Hasilnya luar biasa, 16 desa di Jatiwangi menjadi satu komunitas utuh dan kesadaran kolektif.

Koalisi berusaha merangkul seluruh komunitas seni untuk bekerja sama. Selain advokasi, mereka melakukan advokasi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan kesenian. Seperti mengkritisi wacana pembentukan Komisi Perlindungan Kebudayaan yang tercantum dalam Pasal 74 hingga Pasal 82 RUU Kebudayaan yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada diskusi “RUU Kebudayaan: Menjamin atau Menyandera”, Ketua Pengurus Koalisi Seni Indonesia Abduh Aziz menuturkan, kekayaan budaya tidak pernah dijadikan aset utama dalam proses pembangunan. Berdasatkan kajian Koalisi, RUU tersebut justru memperlihatkan pengakuan bahwa kebudayaan Indonesia sangat rentan terhadap “hantu” globalisasi.

Dalam analisis Koalisi, RUU tersebut menempatkan pemerintah sebagai pemeran utama semua aspek pembangunan kebudayaan, mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, hinga pengendalian. “Selama ini jantung dari gerak kebudayaan berada di tengah masyarakat melalui inisiatif dan kreativitas,” kata Abduh.

Padahal, selama ini kesenian lokal dan praktik kesenian di komunitas justru menjadi pereka identitas kultural masyarakat. Tiap kesenian punya nilai dan kebudayaan sendiri, sehingga kesadaran bahwa masyarakat lokal punya nilai penting diketahui.

Koalisi Seni Indonesia bersama kelompok praktik kesenian berusaha menggugat dan meminta agar RUU Kebudayaan ditinjau kembali dan dibahas secara hati-hati. Jangan sampai muncul sebagai undang-undang asal jadi.

Related posts