Juni 27, 2017

Pemerintah Percepat Bahas RUU Kebudayaan – Kompas, 19 Agustus 2014

Kompas hal 12 - 19 Agustus 2014

Pemerintah Percepat Bahas RUU Kebudayaan
Kelola Budaya untuk saling Memberi Hidup

JAKARTA, KOMPAS – Saat ini, Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan dibahas secara maraton di Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembahasan rancangan undang-undang itu diharapkan selesai akhir Agustus 2014 dan dilanjutkan dengan pembahasan interkementerian.

Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Kacung Marijan, di Jakarta, Senin (18/8), mengatakan, lamanya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan karena banyaknya kritik dan masukan dari berbagai kalangan.

“Sejak dapat mandat dari DPR beberapa waktu lalu, kami berdiskusi dan meminta masukan berbagai pihak. Banyak kritikan, mulai yang mempertanyakan definisi kebudayaan, cakupan kebudayaan, sampai perlu atau tidaknya komisi pengawas kebudayaan,” papar Kacung.

Interkementerian yang dimaksud Kacung ialah Kemdikbud berkoordinasi dengan, antara lain, Kementerian Hukum dan HAM, Kesehatan, dan Sekretariat Negara. Bahasan tentang pengobatan tradisional sebagai salah satu kearifan lokal, misalnya, perlu, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Guna meminta masukan dari masyarakat, RUU Kebudayaan akan diunggah ke laman kebudayaan.kemdikbud.go.id. Masyarakat dapat menuliskan pendapat lewat surat elektronik.

“Kami ingin masukan masyarakat via e-mail,” kata Kacung. Hasil pembahasan akan dibawa ke DPR.

Utamakan substansi

Pembahasan RUU itu, kata Kacung, lebih banyak menyoroti substansi isi dan bukan kelembagaan. Pada pasal 8, misalnya, digagas kementerian tersendiri untuk mengelola kebudayaan yang lalu menuai pro dan kontra. Akhirnya, persoalan kelembagaan itu tidak diperpanjang.

“Yang penting ialah substansi, bagaimana kebudayaan dikelola lebih baik. Tidak hanya budaya lama, seperti warisan budaya yang agung itu, tetapi juga budaya masa kini dan masa depan. Hak masyarakat masa kini untuk ciptakan budayanya sendiri, ekspresinya, dan lain-lain,” ungkapnya.

Budayawan dan pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Mudji Sutrisno, berpendapat, nilai penting ditetapkannya sebuah undang-undang yang mengatur kebudayaan ialah agar negara mengelola kebudayaan dengan prinsip saling memberi hidup bagi budaya masyarakatnya. Kebudayaan itu sendiri hendaknya diartikan sebagai upaya memaknai hidup.

“Substansi RUU Kebudayaan jauh lebih penting untuk diutamakan daripada masalah kelembagaannya. Saya menolak jika dalam dua bulan ke depan ingin dipercepat pengesahannya tanpa mengedepankan substansinya,” tutur Mudji Sutrisno, Senin, di Jakarta.

Kepada Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Aprinus Salam berpandangan, penyusunan RUU Kebudayaan diharapkan tak jatuh pada politisasi budaya yang berujung pada penguasaan sumber-sumber kebudayaan demi alasan ekonomis. RUU Kebudayaan mesti berpihak pada prinsip dan nilai keadilan serta melindungi masyarakat lemah.

“Kenyataannya, saat ini terjadi konstestasi kekuasaan dan penguasaan sumber-sumber. Pada Konteks ini, kebudayaan berjalan hampir tanpa aturan,” kata Aprinus saat dihubungi dari Jakarta.

Menurut Aprinus, dibutuhkan perubahan paradigma dalam memahami kebudayaan yang selama ini hanya dimaknai sebagai pikiran serta hasil karya manusia dari proses belajar. Agar bisa berpihak pada prinsip dan nilai keadilan, kebudayaan perlu dimaknai ulang secara lebih luas karena konsep kebudayaan yang lama tak lagi memadai/relevan untuk konteks saat ini. (IVV/NAW/ABK)

Related posts