Agustus 24, 2017

Pengarusutamaan Kebudayaan Mendesak – Kompas, 05 September 2014

Kompas hal 12 - 5 September 2014

Pengarusutamaan Kebudayaan Mendesak
Berada dalam Satu Payung Kemdikbud, tetapi Masih Terabaikan

JAKARTA, KOMPAS – Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan yang berlangsung hampir di semua daerah di Indonesia selama ini tidak terbentuk. Pengelolaan kebudayaan atas prakarsa masyarakat, bukan atas inisiatif pemerintah.

“Pemerintah hanya dibebani tanggung jawab terhadap dua hal, yaitu memfasilitasi kepentingan masyarakat dan menetapkan regulasi termasuk proteksi atau perlindungan serta penyediaan infrastruktur,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan pada Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Kacung Marijan, Kamis (4/9), di Jakarta.

Menurut Kacung, masalah pengarusutamaan kebudayaan dalam setiap pembangunan jauh lebih mendesak. Kontroversi di antara Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebudayaan dan pembentukan kelembagaan mandiri berupa kementerian kebudayaan tidak jauh lebih penting meskipun keduanya nanti saling mendukung proses pengarusutamaan kebudayaan tersebut.

Menurut Kacung, pembangunan berbasis kebudayaan menjadi titik tolak untuk memperbincangkan masalah pengelolaan kebudayaan. Berikut pula, membicarakan kelembagaannya secara mandiri, seperti kementerian kebudayaan. “Tujuannya tak lain agar semua sektor pembangunan melangkah dengan berbasiskan kebudayaan,” ujar Kacung.

Konsekuensi pembangunan yang terjadi selama ini tidak mencitrakan nilai-nilai kekayaan kebudayaan. Nilai kebudayaan dengan seni yang mengandung berbagai kearifan dan kejeniusan lokal makin terkubur. “ kita memiliki sekitar 500 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, tidak lebih dari 10 persen yang memiliki dan mengelola museum,” ungkap Kacung.

Masih terabaikan

Secara terpisah, Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia Mundardjito mengatakan, meski berada dalam payung Kemdikbud, sampai sekarang keberpihakan politik pemerintah terhadap kebudayaan masih sangat lemah.

“Pendidikan dan kebudayaan berada dalam satu payung kementerian yang sama, tetapi porsi perhatiannya jauh berbeda. Kemdikbud lebih banyak memberikan tekanan perhatian kepada pendidikan. Dari sisi anggarannya saja, alokasi untuk kebudayaan jauh lebih kecil,” paparnya.

Mundardjito menilai keberpihaka politik kebudayaan di indonesia masih sangat lemah. Kebudayaan masih dianaktirikan dan dikalahkan oleh kepentingan lainnya.

“Pendidikan dan kebudayaan hanya seolah-olah digabung saja. Semestinya, diperlukan pembagian porsi yang jelas,” kata arkeolog senior ini.

Menanggapi kondisi terakhir pembahasan RUU tentang Kebudayaan, Mundardjito mengatakan, dobutuhkan perasn serta pemerintah untuk mengelola aneka macam persoalan kebudayaan yang sekarang acak-acakan. Meski demikian, peran serta tersebut tidak harus dipaksakan dengan membentuk semacam kementerian kebudayaan.

“Tidak ada kementerian kebudayaan tidak apa-apa. Akan tetapi, fungsi dan struktur (di Kemdikbud) perlu dibetulkan,” ucapnya.

Di dalam bukunya, Membaca Rupa Wajah Kebudayaan, Mudji Sutrisno, SJ, pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, memaparkan, kebudayaan adalah jalan panjang peradaban. “Mempertahankan peradaban itu membutuhkan strategi kebudayaan, yaitu arah perkembangan budaya yang dirancang, dipetakan, dan dibuat langkah-langkah pencapaiannya,” tutur Mudji Sutrisno. (NAW/ABK)

Related posts