Juli 16, 2019

Pengesahan Jangan Dipaksakan – Kompas, 21 Agustus 2014

Kompas hal 12 - 21 Agustus 2014

Pengesahan Jangan Dipaksakan

JAKARTA, KOMPAS – Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan jangan dipaksakan terlaksanan sebelum berakhirnya periode pemerintahan dan DPR 2014-2019. Terdapat banyak pasal yang harus diperbaiki.

“Beberapa pasal mesti diperbaiki, antara lain pasal yang mengatur kementerian khusus kebudayaan, komisi perlindungan kebudayaan, dan soal standarisasi serta sertifikasi sumber daya alam,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Antropologi Indonesia Lamtiur Tampubolon, Rabu (20/8), di Jakarta.

Negara terlalu dominan

Menurut Lamtiur, RUU tentang Kebudayaan terlalu memberikan prosi besar pada peranan negara dalam mengatur kebudayaan. Seolah-olah semua aktivitas kebudayaan harus diatur negara. RUU itu juga menyebutkan peran negara sebagai pengelola kebudayaan. Itu justru mengesankan negara mirip event organizer.

Dalam RUU itu, kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Definisi itu dinilai sangat abstrak.

“Bagaimana kita mengatur sesuatu yang abstrak? Jika memakai definisi kebudayaan Koentjaraningrat bahwa kebudayaan terdiri dari tiga wujud, yaitu ide, perilaku, dan benda fisik, RUU itu masih melihat kebudayaan dari wujud fisik saja,” ucapnya.

Lamtur berpendapat, RUU tentang Kebudayaan harus bisa memayungi UU lain, misalnya UU Cagar Budaya serta RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (yang sedang menunggu disahkan). RUU itu membutuhkan penyusunan komprehensif dan tidak terburu-buru.

Budayawan Radhar Panca Dahana menilai, pemahaman tentang kebudayaan dalam RUU tersebut tidak tepat. “Pemahaman kebudayaan di dalamnya terlalu mengacu gagasan pemikir luar negeri. Semestinya kita perlu menumbuhkan pemahaman sendiri tentang kebudayaan yang cocok dengan latar belakang historis, arkeologis, dan geografis kita,” kata Radhar.

Dia menegaskan, pembahasan tentang kebudayaan tak bisa dengan semangat “kejar tayang” atau sekadar menjadikannya sebagai target politik. RUU itu akan menentukan masa depan. (ABK)

Related posts