Oktober 23, 2017

Profil Koalisi Seni Indonesia

Koalisi Seni Indonesia adalah organisasi berbadan hukum perhimpunan yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 16 Januari 2013 dengan nomor pengesahan AHU-06.AH-01-07 tahun 2013.

Sejumlah pelaku dan komunitas seni membentuk Koalisi Seni Indonesia berdasarkan kebutuhan akan kehadiran organisasi payung yang menaungi mereka. Visi Koalisi Seni adalah terwujudnya kehidupan kesenian yang berkualitas di Indonesia berlandaskan keragaman budaya. Sementara, misinya adalah melakukan advokasi kebijakan publik dalam bidang kesenian, mendorong secara aktif terwujudnya infrastruktur yang berkelanjutan, menggalang dan mengelola sumber daya dari berbagai pihak, dan membangun kesadaran serta dukungan publik atas kepentingan kesenian.

Pembentukan Koalisi Seni sudah diinisiasi sejak 2010. Saat itu, Yayasan Kelola, atas dukungan Hivos, menggagas dan menyelenggarakan pertemuan pertama di Bogor, Jawa Barat, 5-6 April 2010. Dalam pertemuan tersebut, sekitar 21 individu dan kelompok bersepakat untuk meneruskan usaha pembentukan organisasi ini. Pertemuan kedua lalu berlanjut di Yogyakarta, 4-5 Mei 2010, dengan hasil program kerja yang lebih konkret untuk organisasi yang dibentuk.

Nama Koalisi Seni Indonesia lahir pada pertemuan selanjutnya, di Bandung, Jawa Barat, 21-22 Juni 2010. Saat itu, terpilih pula lima orang anggota Komite Pengarah (Steering Committee) yang bertugas hingga badan hukum organisasi ini diresmikan. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disiapkan oleh Komite Pengarah kemudian dibahas pada pertemuan berikutnya di Jakarta, 19 Maret 2011. Kala itu, disepakati pula bahwa Koalisi Seni Indonesia harus diperkenalkan kepada sebanyak mungkin orang yang bekerja di dunia kesenian dan mengajak lebih banyak lagi calon anggota. Hingga Februari 2016, jumlah anggota Koalisi Seni telah mencapai 171 anggota dari 14 propinsi di seluruh Indonesia.

Pada Rapat Kerja Pembentukan Koalisi Seni di Jakarta, 3 Mei 2012, kemudian muncul tekad untuk menjadikan Koalisi Seni sebagai pendorong terciptanya perkembangan kesenian yang lebih baik di Indonesia. Koalisi Seni, sebagai organisasi payung, diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator dan dinamisator untuk mewujudkan misi-misi yang sudah ditetapkan. Rapat Kerja itu juga berhasil meresmikan Anggaran Dasar Koalisi Seni dan memilih Pengurus dan Pengawas masa bakti 2012-2015. Sejak saat itu, Koalisi Seni aktif menggalang dan mengelola pengetahuan dan sumber daya, mendorong kehadiran kebijakan publik tentang kesenian, dan berjejaring.

Hingga 2017, Koalisi Seni Indonesia telah melaksanakan beberapa program. Di antaranya, adalah: Cultural HotspotsLokakarya Melek Anggaran, Temu Seniman Perempuansosialisasi PP No. 93/2010 tentang insentif pajak untuk sumbangan seni budaya bagi para pemangku kepentingan, penyusunan Policy Brief untuk menolak RUU Kebudayaan naskah 2015, dan pemetaan organisasi dan pelaku kesenian di Indonesia.

Selain itu, Koalisi Seni Indonesia pun aktif melakukan kajian dan penelitian terkait kebijakan kesenian sebagai bagian dari advokasi seni. Antara lain, melakukan kajian pada 2015, terkait Pendanaan Kesenian di tiga negara, yaitu: Brazil, Australia, dan Amerika Serikat. Lalu, penelitian tentang Keberlangsungan Lembaga Seni di 8 Kota di Indonesia pada 2015. Juga, sebuah kajian terkait pengelolaan anggaran Kemendikbud dan Parekraf pada 2014. Daftar ini akan terus berkembang, hingga visi Koalisi Seni Indonesia tercapai.


Susunan Pengawas dan Pengurus Koalisi Seni Indonesia periode 2015 – 2018

Ketua: M. Abduh Aziz
Wakil Ketua: Hikmat Darmawan
Sekretaris: Alia Swastika
Bendahara: Linda Hoemar Abidin

Pengawas
Ketua: F.X. Harsono
Anggota: Ubiet Nyak Ina RaseukiKusen Alipah