Agustus 24, 2017

RUU Kebudayaan: DPR Kejar Pengesahan Bulan Depan – Kompas, 30 Agustus 2014

Kompas hal 12 - 30 Agustus 2014

RUU KEBUDAYAAN:
DPR Kejar Pengesahan Bulan Depan

JAKARTA, KOMPAS – Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kebudayaan DPR telah menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang Kebudayaan. Saat ini, Panja tinggal menunggu daftar inventarisasi masalah sandingan dari pemerintah. RUU itu ditargetkan selesai akhir September 2014, sebelum masa jabatan anggota DPR 2009-2014 berakhir.

Ketua Panja RUU Kebudayaan Asman Abnur mengatakan, draf RUU Kebudayaan telah diselesaikan DPR hingga ke sidang paripurna. Tahap berikutnya, DPR menunggu masukan dari pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Pemerintah sekarang sedang melakukan sinkronisasi (antar-kementerian) dan meminta pendapat para pakar agar nantinya diperoleh daftar inventarisasi masalah (DIM) sandingan draft RUU Kebudayaan. Kalau selesai akhir September 2014, RUU ini menjadi hadiah bagi komisi X DPR di masa akhir jabatan,” tutur Asman, Jumat (29/8), di Jakarta.

Menurut Asman, setelah pemerintah menyerahkan DIM sandingan, masih akan ada perdebatan antara DIM sandingan dari pemerintah dan draf dari DPR.

“Kami masih akan rapat membahas RUU pasal per pasal dari awal. Pembahasan akan secepatnya setelah pemerintah menyerahkan,” ujarnya.

Pusatnya manusia

Ketua Asosiasi Tradisi Lisan sekaligus pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Pudentia MPSS, merespons RUU Kebudayaan lebih pada konten. Dia melihat kesadaran berbangsa yang semakin minim, krisis identitas, intoleransi, sektarian, radikalisme, dan lemahnya solidaritas yang menunjukkan perlunya upaya untuk mengatasi hal itu dengan kebijakan tepat.

“Bencana kebudayaan itu dapat diatasi dengan membuat kebijakan kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral dengan mempertimbangkan keragaman dan keunikan sekaligus,” tutur Pudentia.

Jadi bumerang

Sementara budayawan Radhar Panca Dahana memandang perlu semua pihak untuk merumuskan lagi kebudayaan, kerja kebudayaan itu mesti meruang dan komprehensif.

“Kebudayaan itu bukan kerja membersihkan Monas, bukan sekadar tari-tarian. Harus ada anasir kultural dalam kerja pemerintah dalam melihat kebudayaan. Kalau keliru memahami kebudayaan, pelaksanaannya keliru. Bisa melenyapkan dan membunuh budaya itu sendiri,” papar Radhar yang beranggapan pandangan elite pemerintah dalam memandang kebudayaan masih sempit. (ABK/IVV)

Related posts