Agustus 21, 2019

RUU Kebudayaan: Menjamin Atau Menyandera?

law
sumber ilustrasi: internet

Oleh: M. Abduh Aziz
Penulis adalah Ketua Pengurus Koalisi Seni Indonesia

Di tengah hiruk pikuk kampanye Pemilihan Presiden 2014, ada satu isu penting yang sayup-sayup terdengar, yaitu Rancangan Undang-Undang Kebudayaan yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas 2014 (prioritas legislasi nasional 2014). Hiruk pikuk kampanye yang berlangsung “panas” saat ini semestinya tidak menenggelamkan urgensi RUU tersebut untuk dibahas dan dicermati dengan lebih mendalam.

Kita harus ingat, batas masa sidang DPR RI saat ini tinggal hitungan bulan saja. Keterbatasan waktu sangat memungkinkan terjadinya putusan yang terburu-buru tanpa pembahasan yang mendalam mengenai dampak UU Kebudayaan ini bila diimplementasikan di masa depan.

Wacana mengenai pentingnya regulasi mengenai pengelolaan kebudayaan sebenarnya bukan hal baru, mengingat pengalaman empiris kita sebagai sebuah bangsa belakangan menghadapi beberapa fenomena kebudayaan yang mengkhawatirkan.

Ada soal identitas dan karakter bangsa yang makin dipertanyakan, penghormatan terhadap keragaman yang dikhianati melalui berbagai tindak kekerasan dan pemaksaan, tingkat ketergantungan terhadap asing yang makin tinggi, hingga isu globalisasi yang bersifat masif, yang telah menimbulkan kekhawatiran besar mengenai nasib kebudayaan Indonesia di masa depan. Sementara itu, kekayaan budaya Indonesia sendiri sepertinya tidak pernah dijadikan aset utama dalam proses-proses pembangunan.

Dengan tingkat urgensi macam ini, maka harapan kami awalnya adalah RUU Kebudayaan merupakan bagian dari upaya strategis sekaligus wahana untuk mengembangkan kekayaan budaya Indonesia sedemikian rupa, agar mampu secara terus-menerus menyikapi dan mengolah kemungkinan-kemungkinan berdasarkan tantangan hari ini dan masa depan.

Dinamika antara potensi yang dimiliki dan tantangan hari ini atapun nanti seharusnya dapat berdialog sedemikian rupa dalam sebuah lingkungan yang sehat, sehingga membentuk kebudayaan yang lestari atau berkelanjutan. Harapan ini berangkat dari pemahaman mendasar mengenai hakikat gerak kebudayaan sebagai sebuah ikhtiar dan dialog terus-menerus di antara para pendukung kebudayaan itu sendiri, di antara kebudayaan-kebudayaaan di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia, maupun di antara kebudayaan-kebudayaan di tingkat global.

Namun setelah membaca isi draft RUU Kebudayaan tertanggal 22 Januari 2014, harapan tersebut tampaknya harus ditunda, karena ada beberapa dasar berpikir yang harus dicermati terlebih dahulu karena mempunyai implikasi besar pada cita-cita ideal dirancangnya RUU Kebudayaan ini. RUU ini dibuka dengan konsideran menimbang yang mengejutkan; terutama pada poin c, “Bahwa nilai budaya dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat.

Konsideran tersebut sangat gamblang memperlihatkan dasar dari RUU ini adalah pengakuan bahwa kebudayaan Indonesia sangat rentan, dan ketakutan terhadap hantu globalisasi yang akan merusak masa depan kebudayaan Indonesia. Dari konsideran ini kita bisa langsung menyimpulkan bahwa terjadi sesat pikir terhadap pengertian kebudayaan itu sendiri, pengingkaran terhadap sejarah perkembangan kebudayaan Indonesia yang tetap “survive” hingga hari ini serta spirit menutup diri dari interaksi pergaulan kebudayaan tingkat global.

Sekali lagi kebudayaan bukan barang antik yang tetap sifatnya, yang harus dijaga sedemikian rupa agar tidak pecah. Bagaimanapun juga, kebudayaan hidup, tumbuh dan berkembang melewati ruang dan waktu, dalam dialektika kesejarahan yang tidak tunggal; ada faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Kepunahan ataupun ketertinggalan menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditolak, ketika sebuah kebudayaaan kemudian gagal membaca dan menjawab tantangan yang dihadapinya.

Untuk dapat membaca dan kemudian menjawab tantangan yang dihadapi, maka interaksi dan dialog antarkebudayaan menjadi penting karena proses pertukaran nilai, estetika, ilmu pengetahuan, teknologi, serta upaya-upaya ikhtiar lainnya kemudian dimungkinkan, sejauh hal tersebut relevan dengan konteks masing-masing masyarakat yang saling berinteraksi tersebut.

Sejarah perkembangan kebudayaan Indonesia sendiri dibangun berdasarkan interaksi dan pengaruh dari berbagai macam kebudayaan-kebudayaan besar di dunia (Cina, India, Arab dan Eropa). Sikap terbuka yang akhirnya melahirkan akulturasi kebudayaan yang unik di bumi Nusantara, kemudian menjadi semacam “bukti” ketangguhan kebudayaan Indonesia seperti terlihat hingga hari ini.

Di Mana Partisipasi Masyarakat?

Paradigma penuh ketakutan dan sikap defensif bahwa kebudayaan Indonesia perlu diproteksi, seperti yang termuat dalam konsideran menimbang poin c ini, kemudian terlihat lebih jelas lagi dalam turunan pasal demi pasalnya. Pasal 1 poin 5 misalnya mencantumkan, “Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.” serta Pasal 4 yang mencantumkan, Dalam melaksanakan tujuan Kebudayaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Kebudayaan.”

Dua pasal ini dengan jelas memperlihatkan, bahwa posisi Pemerintah adalahsebagai pemeran utama dalam semua aspek pembangunan kebudayaan: mulai perencanaan, penyelenggaraan, hingga pengendalian. Tentu saja muncul pertanyaan besar menyangkut posisi dan partisipasi masyarakat secara luas; bukankah jantung dari gerak kebudayaan sesungguhnya berada di tengah masyarakat dan selama ini pun inisiatif, kreativitas, maupun terobosan-terobosan lahir dari upaya mandiri masyarakat dalam merespons lingkungan dan perkembangan di sekitarnya?

Kemudian kata ”pengendalian” di sini harus dicermati sekali lagi sebagai ruang intervensi yang terbuka bagi Pemerintah untuk mendefinisikan secara sepihak pengertian mengenai tujuan Kebudayaan Indonesia serta batas-batas apa yang dibolehkan dan tidak. Ini seperti membalik jarum jam pada otoritas kewenangan terpusat di masa Orde Baru dahulu.

Logika pengendalian dalam RUU Kebudayaan ini semakin berbahaya dengan ditemukannya pasal-pasal pembentukan Komisi Perlindungan Kebudayaan mulai pasal 74 hingga pasal 82. Komisi independen ini disebutkan bertanggung jawab pada Presiden yang bertugas melakukan pengendalian pelestarian kebudayaan; mulai dari mendefinisikan kriteria dampak negatif kebudayaan terhadap masyarakat, melakukan penelitian terhadap dampak negatif, hingga memberikan rekomendasi pengendalian kebudayaan kepada Presiden.

Perlu diingat, Komisi Perlindungan Kebudayaan yang anggotanya terdiri atas tokoh agama, pemerintah, tokoh budaya, kepolisian, akademisi, dan penggiat hak asasi manusia punya risiko berkembang menjadi badan sensor kebudayaan yang kekuasaannya sangat tinggi karena terbuka kemungkinan Komisi ini secara sepihak akan mendefinisikan dan memutuskan apa yang negatif atau tidak untuk masyarakatnya.

Ini mengandaikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang tidak terdidik dan harus selalu dicekoki apa yang baik atau tidak baik buat dirinya. Sampai di sini gaya paternalistik ala Orde Baru kembali digunakan, ketika perkembangan masyarakat sudah sedemikian maju dan sangat kritis.

Bukankah spirit demokratisasi yang saat ini tengah kita upayakan bersama justru ingin mengembalikan peran Pemerintah sebagai fasilitator bagi perkembangan yang terjadi di dalam masyarakatnya; sehingga partisipasi dalam konteks pembacaan peta perkembangan kebudayaan, perencanaan serta penyelenggaraaan bentuk-bentuk pembangunan kebudayaan seharusnya distimulasi sehingga berjalan optimal?

Peran pemerintah dalam konteks ini seharusnya dibatasi pada hal-hal yang mendasar, seperti menjamin lingkungan pengembangan kebudayaan yang sehat (jaminan atas hak menjalankan kebudayaan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya hak menjalankan kebudayaan bagi minoritas; jaminan kebebasan berekspresi dan bebas dari rasa takut), pembangunan infrastruktur pengembangan kebudayaan (mulai dari pendidikan kebudayaan yang terintegrasi, dukungan pembiayaan untuk pusat-pusat kebudayaan dan inisiatif masyarakat, promosi dan diplomasi kebudayaan di manca negara), serta kebijakan publik yang mendorong partisipasi anggota masyarakat untuk mendukung secara aktif kegiatan kebudayaan (philantrophy, CSR, maupun insentif pajak).

Kementerian Kebudayaan?

Hal terakhir yang perlu kita cermati dalam RUU Kebudayaan ini adalah pasal 8, Dalam rangka Pengelolaan Kebudayaan, dapat dibentuk satu kementerian yang khusus menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.” Pertanyaannya kemudian, apakah pembentukan Kementerian Kebudayaan tersendiri sudah merupakan kebutuhan mendesak? Pembentukan suatu kementerian membutuhkan anggaran yang tidak kecil dan sumber daya manusia yang tepat.

Belum lagi, persiapan yang menuntut kematangan terutama dalam hal lingkup kerja dan program yang akan dijalankan oleh Kementrian tersebut. Kalau lingkup kerja, paradigma berpikir, serta program-program pengembangan kebudayaan yang dimaksud adalah seperti yang tertera dalam RUU Kebudayaan ini, maka sebaiknya rencana tersebut dibatalkan. Sudah pasti, implementasinya tidak tepat sasaran, bahkan berbahaya bagi masa depan pengembangan kebudayaan Indonesia.

Oleh karena itu, diskusi mengenai RUU Kebudayaan harus dilakukan lebih intensif lagi terlebih dahulu dengan melibatkan para pemangku kepentingan utama, akademisi, serta budayawan dalam suasana yang tidak terburu-buru seperti sekarang. Biarkanlah RUU Kebudayaan ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk anggota DPR RI masa bakti selanjutnya.

 

Related posts