November 19, 2018

(Tak) Bebas Berekspresi? oleh Amira Ruzuar

zunar-2

Oleh: Amira Ruzuar

Kebebasan berpendapat adalah hal yang fundamental karena dengan itu kita dapat melawan korupsi dan tirani” – J.S. Mill, On Liberty, 1859

Berkenalan dengan Zulkiflee Anwar Haque alias Zunar. Beliau adalah seorang kartunis asal Malaysia yang dikenakan sembilan (9) tuntutan dengan ancaman 43 tahun penjara di bawah Sedition Act atau akta penghasutan. Ini karena karya beliau hadir sebagai kritik terhadap pemerintahan Malaysia. Bagi pemerintah Malaysia, apa yang Zunar lakukan merupakan hal yang salah karena dianggap mengancam kestabilan masyarakat dan mempengaruhi rakyat. Namun bagi Zunar, apa yang ia lakukan adalah hal yang benar; berteriak, menunjuk, dan mengutuk kezaliman. “Untuk berdiam diri atas kezaliman adalah dosa neraka jahanam,” kutip beliau dari Inferno karya Dante. Terlebih, korupsi dan diktator terus ada karena banyaknya orang yang terdiam, tambah beliau.

Bukan kali pertama Zunar berhadapan dengan pemerintah. Upaya untuk membungkam Zunar sudah dilakukan berkali-kali. Pencekalan, peretasan, hingga penggerebekan adalah makanan sehari-hari bagi Zunar yang karya-karyanya kini hanya dipublikasikan melalui dunia maya dan dapat ditemukan sebagian dalam situs pribadinya: www.zunar.my.

Zunar bukan satu-satunya kartunis Malaysia yang hadir menggambarkan kritik terhadap politik Malaysia. Ada pula Lat yang dikenal luas atas karyanya berjudul Kampung Boy. Lat pernah menghasilkan kartun politik bahkan menggambar cukup banyak sketsa tentang Mahathir Mohamad hingga terkompilasi menjadi satu buku tersendiri. Namun, nasib Lat berbeda dengan Zunar. Sebabnya, gaya penggambaran kartun politik Lat dan Zunar berbeda dimana Lat menggambarkan situasi politik secara halus, simbolis dan menyentil sementara Zunar tidak ragu untuk “menonjok”. Zunar memegang prinsip “why pinch when you can punch?” dalam menggambarkan kritiknya, membuat dirinya dan karya-karyanya, kontroversial.

Terkait kebebasan berekspresi, hukum di negeri tetangga ini memang cukup membuat bergidik karena begitu ketat. Amandemen UU Penghasutan yang digunakan pemerintah untuk menuntut Zunar, diakui sebagai ancaman bagi kebebasan berbicara dan wacana publik. Hukumannya berat. Pada 10 April 2015, Parlemen Malaysia menambah hukumannya. Hukuman maksimum ditambah menjadi 20 tahun penjara dari sebelumnya tiga tahun penjara, serta menetapkan minimum hukuman penjara tiga tahun untuk kasus-kasus tertentu.

Undang-undang ini sudah sejak lama dianggap sebagai alat untuk membungkam kebebasan berbicara. Definisi hasutan dalam peraturan tersebut tidak pernah jelas, sehingga pemerintah punya banyak peluang untuk membungkam kritik atas mereka. Selain itu, dalam undang-undang itu disebutkan bahwa aktivitas menghasut yang dimaksud pemerintah tidak hanya terbatas pada pidato atau ceramah. Tapi, juga artikel dan interaksi maya melalui media sosial. Ini berarti pemerintah dapat memblokir media elektronik yang dianggap menghasut, memperluas kewenangan pemerintah dalam mengontrol media. Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein pun menyerukan untuk mencabut UU tersebut.

Di Indonesia, kartun pun digunakan sebagai medium untuk mendokumentasikan realitas, hingga secara langsung mengkritik dan menawarkan realitas alternatif. Seperti yang dinyatakan oleh Ben Anderson dalam tulisannya mengenai kartun dan politik di Indonesia, “fungsi utama dari kartun adalah sebagai kritik walaupun juga dapat hadir sebagai dokumen sosial semata.” Ini artinya, mengutip The Popo, seorang seniman street art, “seorang seniman harus punya sikap politik. Kartun adalah kritik berekspresi melalui seni dan bertanggungjawab.”

Dalam perjalanannya, sebelum masuknya era internet, kartun hadir sebagai cerminan perspektif atau opini redaksi media cetak. Karena bergantung pada redaksi, maka tak sembarangan pula karya yang bisa terbit. Dengan cerdik, tak jarang kartunis menggunakan simbol atau bahasa-bahasa simbolik untuk menembus sensor redaksi dengan tetap mempertahankan pesan yang hendak disampaikan, terlebih ketika masa orde baru mempersempit ruang gerak berekspresi. Namun, kondisi ini berubah.

Paska ’98, kartun mengalami variasi medium. Tidak lagi pada kertas, kartun pun dapat ditemukan di dinding, internet, gerobak, hingga papan seng, membuat ketergantungan penerbitan kartun pada media cetak semakin berkurang. Kartun bisa ada dimana saja. Karya mural The Popo, misalnya, yang tersebar di banyak titik di Jakarta. Namun, bukan berarti kartunis memiliki kebebasan yang hakiki. Ini karena kartunis akan selalu berada dalam tegangan relasi terhadap kuasa, baik itu kuasa otoritatif seperti negara ataupun kuasa dari kekuatan mayoritas, seperti protes masyarakat sipil atau organisasi masyarakat. Sikap kartunis dalam menghadapinya lah yang kemudian menentukan keteguhan kartunis.

Kartunis memang tidak bisa menghindari regulasi kebebasan berekspresi yang berlaku di Indonesia. Miko S. Ginting dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengeksplorasi perjalanan regulasi kebebasan berekspresi di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Dalam konteks yang lebih dekat dengan kasus Zunar, Indonesia memiliki pasal KUHP yang terkait penghinaan presiden. Sebelum tahun 2006, delik-delik penghinaan presiden tersebut tercantum pada Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137, Pasal 207, dan Pasal 310-321 KUHP. Namun, Mahkamah Konstitusi kemudian mencabut Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pasal-pasal ini sejatinya dibuat untuk melindungi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dari kritikan atau serangan para pejuang kemerdekaan Indonesia terhadap praktek-praktek buruk kolonialisme Belanda di Indonesia. Tak heran, apabila setelah kemerdekaan, penggunaan pasal-pasal ini mendapat kritik dan kecaman.

Dengan membandingkan koleksi hukum yang mengatur kebebasan berekspresi pada masa sebelum reformasi dengan masa setelah reformasi, Miko menemukan jumlah aturan bertambah dua kali lipat setelah reformasi. Permasalahan utama dari regulasi kebebasan berekspresi di Indonesia adalah sifatnya yang seperti karet, menimbulkan keleluasaan interpretasi oleh pemegang kuasa, berpotensi tindak kriminalisasi yang dilakukan penegak hukum. Dengan demikian, bahkan kemungkinan untuk kembali pada zaman represif dan otoritarian terbilang besar. Bukan sekali-dua kali UU ITE yang ada menjerat masyarakat di ruang-ruang yang dianggap sebagai privat. Jumlah hukum lebih banyak, namun situasi kesehariannya memang tidak mencekam seperti orde baru.

***

Pada akhirnya, seniman sebaiknya sadar bahwa karyanya hadir sebagai salah satu artikulasi dalam percakapan tentang keadaan sosial politik. Baik Zunar maupun The Popo mengamini nilai yang sama, bahwa pengambilan sikap adalah hal yang penting. Dalam hal ini, sikap kritis terhadap keadaan politik. Menengok kasus-kasus ekstrim seperti sembilan (9) tuntutan atas karya Zunar hingga penembakan kantor Charlie Hebdo sekalipun, dapat dilihat bahwa seni adalah perubahan sosial itu sendiri. Seperti yang dituliskan Martin Suryajaya dalam esainya terkait seni dan perubahan sosial, “disadari atau tidak, diakui atau tidak, seni adalah bagian dari proses perubahan sosial.”


Tulisan ini adalah ulasan Diskusi Kartun Politik dan Kebebasan Ekspresi di Malaysia dan Indonesia pada hari Jumat, 3 Juli 2015 bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Pembicara pada saat itu adalah Zunar, kartunis politik asal Malaysia, Hikmat Darmawan, The Popo, dan Miko S. Ginting. Adapun moderator dipegang oleh Rizky Argama.

Related posts