Agustus 24, 2017

Tarik Ulur Sertifikasi dan Standardisasi Produk Kreatif – varia.id

Pertunjukan teater kelompok Sahita di Taman Ismail Marzuki, Jakarta/ ilustrasi. (Foto: Aulia Afrianshah/ VARIA.id)
Pertunjukan teater kelompok Sahita di Taman Ismail Marzuki, Jakarta/ ilustrasi. (Foto: Aulia Afrianshah/ VARIA.id)

Sertifikasi dan standardisasi bisa menjadi senjata ampuh menangkal produk impor. Namun, tidak semua sertifikasi dan standardisasi dapat diterapkan. Kedua program itu justru dianggap membatasi kreativitas jika diterapkan pada industri berbasis seni dan budaya.

VARIA.id, Jakarta – Sertifikasi dan standardisasi menjadi kebutuhan penting industri kreatif Tanah Air. Produk barang maupun jasa domestik bisa tergerus produk impor jika tidak memberlakukan standardisasi bertaraf internasional.

Kebutuhan standardisasi ini tidak hanya berlaku pada produk barang dan jasa saja. Industri berbasis seni dan budaya pun membutuhkan standardisasi agar mampu berdaya saing.

Kepala Badan Kreatif Indonesia (BEKI) Triawan Munaf mengaku mendapat masukan dari sejumlah pelaku industri seni pertunjukan terkait sertifikasi dan standardisasi terhadap produk ekonomi kreatif.

“Sertifikasi dan standardisasi ini ditujukan untuk seluruh pelaku dan karya seni pertunjukan agar industri kita berdaya saing,” kata Triawan Munaf di Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.

Namun, Triawan belum bisa menyebut skema standardisasi dan sertifikasi yang diterapkan. Sebab, kata dia, BEKI sendiri masih dalam tahap pemetaan potensi industri pertunjukan. BEKI masih berkoordinasi dengan sejumlah pelaku industri pertunjukan.

Hanya saja, kata dia, usulan para pelaku industri pertunjukan tersebut menyangkut pembentukan performing art council atau lembaga yang khusus membawahi industri pertunjukan. Lembaga independen ini bertugas memetakan platform seni pertunjukan Tanah Air. Selanjutnya, menjadi acuan dan menjaga standar kualitas semua jenis seni pertunjukan yang sudah dipetakan.

“Kemudian nanti muncul Asosiasi Pelaku Seni Pertunjukan Indonesia yang dapat menjaga dan mengeluarkan sertifikasi standar seni pertunjukan,” jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah juga didorong mengadakan festival bertaraf international. Kegiatan tersebut menjadi pilot project atau acuan semua pelaku seni di Indonesia.

“Misalnya standar pertunjukan Reog seperti ini. Nanti pelaku seni Reog lainnya didorong sesuai standar yang ada,” tambah dia.

Screenshot 2015-03-09 21.17.26

BEKI diharapkan dapat memberikan edukasi tentang standardisasi yang sudah ada kepada manajemen, komunitas, pelaku individu, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Standardisasi tersebut juga bisa diterapkan dalam kegiatan ekstra kulikuler sekolah.

Silang pendapat

Tanggapan berbeda diungkapkan peneliti dari Koalisi Seni Indonesia, Hafez Gumay. Menurutnya, sertifikasi tidak bisa diterapkan kepada pelaku seni di Tanah Air. Sebab, industri seni dan budaya bersifat kreatifitas yang tidak terbatas. Artinya, setiap orang maupun semua seniman bisa berkreasi tanpa ada ukurannya.

Masa seniman harus memegang sertifikat dulu dan ikut ujian sertifikasi dulu,” ujar Hafez.

Sertifikasi dianggap membatasi kreativitas seseorang untuk menghasilkan karya seni. Penerapan sertifikasi terhadap pelaku industri seni dan budaya justru akan menghambat regenerasi. Dikhawatirkan pelaku-pelaku seni yang belum memegang sertifikat akan malas berkreasi. Sebab, ia harus menyesuaikan dengan standar agar dapat diakui karyanya.

“Kasihan yang belum pegang sertifikat, karena biasanya terus tidak dianggap. Misalnya, sulit mendapat permodalan, akses promosi dan lain-lain,” ujarnya.

“Terus bagaimana kalau mereka ikut tes, ternyata tidak lolos sertifikasi, tetapi karyanya bisa diakui tingkat nasional maupun internasional.”

Screenshot 2015-03-09 21.17.35

Hafez juga mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebudayaan. Menurut dia, kebudayaan itu bersifat dinamis dan tidak bisa dibatasi sesuai yang tertuang dalam RUU Kebudayaan.

Pada pasal 60, 61, 62, 68 di RUU tersebut disebutkan tentang standardisasi pranata kebudayaan dan standardisasi sumber daya manusia kebudayaan.

“Padahal, di RUU itu juga disebutkan, setiap orang berhak menumbuh-kembangkan nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian untuk meningkatkan taraf hidup,” jelasnya.

RUU Kebudayaan merupakan salah satu atauran yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019. Hafez juga mengkritik pembentukan Komisi Pelindung Kebudayaan yang juga tertuang pada pasal 75-83 RUU tersebut.

Salah satu tugas komisi itu adalah mendefinisikan atau merekomendasikan dampak-dampak negatif kebudayaan. Hafez berpendapat, laiknya lembaga sensor di industri perfilman Indonesia, pembentukan lembaga tersebut justru akan mengerdilkan kreativitas seniman.

“Kriteria kebudayaan itu kan tidak terbatas. Misalnya, tari Pendet dari Bali, karena pakai Kemben, nanti dianggap eksotis. Masak Tari Pendet tidak boleh dipentaskan,” ujar Hafez.

Screenshot 2015-03-09 21.17.50

Koalisi Seni Indonesia beranggapan, aturan tersebut dibuat karena ketakutan Indonesia terhadap budaya luar negeri. Sehingga, ada unsur proteksi, perlindungan, dan kekhawatiran berlebih terhadap globalisasi.

Menurut Hafez, seharusnya pemerintah membuat undang-undang untuk mengembangkan budaya Indonesia agar mendunia (go international), bukan mengurung diri.

“Kalau mau buat lembaga, harusnya lembaga pengembangan kebudayaan Indonesia. Kalau ini (sertifikasi dan standardisasi) kan terkesan membuang-buang anggaran saja. Tidak berdampak besar pada perubahan kebudayaan lokal, tapi justru membatasi,” ujarnya.*

Editor: Chairul Akhmad
Sumber: varia.id
Silakan kunjungi tautan berikut untuk mengunduh isi RUU Kebudayaan

Related posts