Wacana Rancangan Undang-undang (RUU) Kebudayaan pertama kali muncul tercatat pada 1982, kemudian kembali dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada kisaran 2014. Saat itu, RUU dirancang dengan paradigma pelestarian budaya yang cenderung takut pada budaya asing dan berisi banyak larangan bagi warga negara. Salah satu drafnya bahkan diselipi kepentingan industri, yakni mencantumkan kretek sebagai warisan kebudayaan yang harus dilindungi.

Bersama pemangku kepentingan lain, Koalisi Seni aktif mengadvokasi RUU tersebut sejak 2014 agar bergeser ke paradigma pemajuan budaya dan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator alih-alih tukang larang. Advokasi tersebut berhasil, dan UU Pemajuan Kebudayaan disahkan pada 2017.

UU Pemajuan Kebudayaan menekankan pada pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya, serta bersifat bottom up. Lebih lanjut tentang beleid ini dapat disimak di www.pemajuankebudayaan.id.

Namun, advokasi tak selesai saat UU disahkan. Koalisi Seni terus mengawal implementasi dan pembentukan peraturan turunannya.