Advokasi

Pemajuan Kebudayaan

Dimulai: 2014
Tujuan:

Mendorong pemerintah menjadi fasilitator masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Pemangku Kepentingan:

Masyarakat, komunitas seni, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksana Program: Hafez Gumay
Status:
  • Pembentukan peraturan turunan UU Pemajuan Kebudayaan kini dalam proses

Wacana Rancangan Undang-undang (RUU) Kebudayaan pertama kali muncul tercatat pada 1982, kemudian kembali dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada kisaran 2014. Saat itu, RUU dirancang dengan paradigma pelestarian budaya yang cenderung takut pada budaya asing dan berisi banyak larangan bagi warga negara. Salah satu drafnya bahkan diselipi kepentingan industri, yakni mencantumkan kretek sebagai warisan kebudayaan yang harus dilindungi.

Bersama pemangku kepentingan lain, Koalisi Seni aktif mengadvokasi RUU tersebut sejak 2014 agar bergeser ke paradigma pemajuan budaya dan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator alih-alih tukang larang. Advokasi tersebut berhasil, dan UU Pemajuan Kebudayaan disahkan pada 2017.

UU Pemajuan Kebudayaan menekankan pada pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya, serta bersifat bottom up. Lebih lanjut tentang beleid ini dapat disimak di www.pemajuankebudayaan.id.

Namun, advokasi tak selesai saat UU disahkan. Koalisi Seni terus mengawal implementasi dan pembentukan peraturan turunannya.

  • "Kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa kita. RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh."

    Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  • "Salah satu masalah terbesar dalam sektor kesenian di Indonesia terletak pada belum terbentuknya ekosistem yang mendukung upaya-upaya pengelolaan dan pengembangan kesenian dengan baik. UU Pemajuan Kebudayaan memastikan dukungan negara dan partisipasi publik seluas-luasnya untuk bersama-sama mewujudkan ekosistem yang kondusif tersebut."

    M. Abduh Aziz Ketua Pengurus Koalisi Seni 2012-2019

KABAR ADVOKASI INI

LINIMASA

  • 27/04/2017

    UU Pemajuan Kebudayaan diundangkan

    UU Pemajuan Kebudayaan
    UU Pemajuan Kebudayaan diundangkan
  • Juli 2019

    Koalisi Seni meluncurkan hasil pemantauan dan evaluasi 2 tahun UU Pemajuan Kebudayaan

    UU Pemajuan Kebudayaan
    Koalisi Seni meluncurkan hasil pemantauan dan evaluasi 2 tahun UU Pemajuan Kebudayaan
Dukungan Untuk Koalisi Seni

Dukungan publik adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan upaya Koalisi Seni mendorong terwujudnya ekosistem seni yang lebih sehat. Bagaimana Anda bisa membantu agar Koalisi Seni secara berkelanjutan dapat melakukan advokasi kebijakan? Klik tautan berikut untuk mendukung Koalisi Seni:

Silakan ketik dan tekan enter untuk mencari

X