![\"\"](\"http:\/\/koalisiseni.andangkelana.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/kajian-hukum-1-1024x1024.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mempublikasikan laporan hasil penelitian berjudul Kajian Kerangka Hukum untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan pada April 2009. Penelitian ini menelusuri\u00a0peraturan-peraturan yang menyangkut kegiatan kesenian dan kebudayaan di Indonesia.<\/p>\n
Sistem administrasi pemerintahan dapat dianggap sebagai sumber dari segala aspek kehidupan di dalam masyarakat, maka berkembangnya seni dan budaya dalam masyarakat tidak akan lepas pula dari bekerjanya suatu sistem pemerintahan.<\/p>\n
Bekerjanya sistem administrasi pemerintahan sendiri diawali dengan perbaikan pada penamaan \u2013 dengan kata lain ada sistem yang tertata secara teratur dan dimengerti, serta konsisten ditegakkan. Sehubungan dengan kebijakan kebudayaan di Indonesia, peran pemerintah \u2013 melalui pemberlakuan suatu aturan, juga dipandang sebagai hal yang krusial oleh anggota komunitas dunia seni di Indonesia.\u00a0Tapi apa peran pemerintah selama ini?<\/p>\n
Mungkin mudah untuk menarik kesimpulan bahwa \u201cpemerintah tidak berbuat apa-apa\u201d,\u00a0sebagaimana kesimpulan bahwa \u201cpemerintah sudah berusaha optimal\u201d, namun\u00a0ukuran yang dipakai untuk mengambil kesimpulan ini tidaklah jelas. Karenanya, untuk\u00a0dapat memetakan peran pemerintah sehubungan dengan pengembangan sektor seni\u00a0dan budaya di Indonesia, perlu ada penelaahan kebijakan pemerintah lebih lanjut lagi.<\/p>\n
Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menelusuri peraturan-peraturan\u00a0yang menyangkut kegiatan kesenian dan kebudayaan di Indonesia.<\/p>\n