Untuk mendorong transparansi anggaran pemerintah terkait sektor seni dan budaya, Koalisi Seni Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Melek Anggaran Seni di beberapa kota di Indonesia.
Sejak April 2016, Koalisi Seni menyelenggarakan Lokakarya Melek Anggaran Seni. Awalnya di Palu, lalu kemudian berlanjut di Makassar. Annayu Maharani, peneliti dari Koalisi Seni, menjelaskan bahwa tujuan Lokakarya Melek Anggaran Seni adalah memberikan pemahaman pada pegiat dan lembaga seni tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan sistem perencanaan pemerintah dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan). Menurut Annayu, salah satu permasalahan pegiat seni adalah kesulitan mendapatkan dana untuk membiayai suatu acara atau kegiatan. “Di sini kami menawarkan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan itu. Dengan mengadakan lokakarya ini, kami ingin mendorong transparansi dan partisipasi dari pemerintah kepada penggiat seni yang selama ini berdaya” ujar Annayu.
Selain membahas tentang APBD, lokakarya juga mengidentifikasi masukan dari lembaga seni terkait agenda pengembangan kota dari pemerintah untuk mendorong sinergi antara agenda pemerintah dan agenda lembaga seni di daerah masing-masing. Materi-materi lokakarya ini disampaikan selama dua hari dengan mengundang pegiat seni dan beberapa stakeholder lain, seperti mahasiswa atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang memang peduli dengan isu sosial. “Kami mengemas acara ini secara fun, yaitu dengan sesi tanya jawab lebih banyak. Namun juga ada materi tentang APBD” ujar Annayu.
Dalam penyelenggaraannya, lokakarya ini bersinergi dengan program Koalisi Seni yang lain, yaitu Cultural Hotspots, yang fokus pada pengembangan kesenian di luar Jawa. Sehingga rencananya, selain diselenggarakan di Palu dan Makassar, lokakarya ini akan diselenggarakan pula di kota-kota lain yang menjadi bagian dari program Cultural Hotspots, yaitu Pekanbaru, Kupang, dan Mataram. Selain kota-kota itu, rencananya kegiatan ini pun difokuskan di lokasi lain seperti Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Malang mengingat adanya anggota Koalisi Seni Indonesia yang berasal dari daerah tersebut.
Sebagai rekan kerja terkait penyelenggaraan lokakarya ini, Koalisi Seni Indonesia mengajak serta jaringan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) di kota-kota tujuan penyelenggaraan. “Untuk di Palu, kami bekerjasama dengan KPPA Palu, dan kalau di Makassar, kami bekerjasama dengan YASMIB Sulawesi Selatan,” tutur Annayu
Annayu berharap dengan adanya kegiatan Lokakarya Melek Anggaran ini, pegiat dan lembaga seni mempunyai pemahaman yang cukup baik tentang APBD dan mereka sendiri pun dapat melakukan advokasi tentang ini ke dinas terkait di daerah masing-masing. Advokasinya bisa menyasar pada agenda pemerintah, anggaran yang ada, ataupun prioritas pengembangan dari agenda pemerintah. “Kami ingin teman-teman setelah mereka tahu prinsip APBD dan lainnya dapat membuat proposal dengan benar karena sudah ada bekal pengetahuan tentang bahasa birokrasi yang sebelumnya mereka ga’ tahu,” ujar Annayu. [TDA]
