"Kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa kita. RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh."

"Salah satu masalah terbesar dalam sektor kesenian di Indonesia terletak pada belum terbentuknya ekosistem yang mendukung upaya-upaya pengelolaan dan pengembangan kesenian dengan baik. UU Pemajuan Kebudayaan memastikan dukungan negara dan partisipasi publik seluas-luasnya untuk bersama-sama mewujudkan ekosistem yang kondusif tersebut."

“Kita berharap gerakan pemerintah dan seniman akan dapat memperkuat tidak hanya kepedulian, tapi juga posisi Indonesia di peta dunia dalam meningkatkan martabat bangsa. Presiden telah menyampaikan untuk membuat dana abadi untuk kebudayaan dan seni, dan tugas saya sebagai Menteri Keuangan untuk mewujudkannya.”

“Kami lakukan globalisasi budaya Indonesia agar lebih terkenal dan berkembang. Kami akan siapkan Dana Abadi Kebudayaan.”

“Kebijakan ini menghargai peran donatur yang meringankan beban pemerintah melalui sumbangan. Sayang sekali kalau perusahaan yang sudah menyumbang dana bagi kegiatan seni budaya tidak memanfaatkan insentif ini.”

“Insentif pajak diharapkan memicu hadirnya lebih banyak entitas filantropis yang hadir sehingga insan seni dapat dengan leluasa memilih dan menjalankan visi artistik yang beretika, juga bebas dalam berkarya.”

Seni berperan besar menumbuhkan dan memelihara kelentingan alias resiliensi masyarakat saat menghadapi krisis. Artinya, bantuan untuk seni akan membantu masyarakat bertahan di tengah pandemi, sehingga turut mengurangi beban di pundak pihak lain.

Negara perlu berperan aktif menyelesaikan pelanggaran kebebasan berkesenian secara adil dan menyeluruh, serta memberikan perlindungan dan pemulihan memadai bagi korban. Dengan begitu, perlindungan kebebasan berkesenian akan menjadi lebih baik.

Paralel dengan mengadvokasi kebijakan lebih baik bagi kebebasan berkesenian, yang tak kalah penting adalah penguatan institusi publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, serta lembaga penegak hukum lainnya.

Kalau ada upaya sistemik dalam penegakan, semestinya kasus bisa ditangani lebih komprehensif. Dalam pemajuan hak, dari segi normatif sudah cukup banyak peraturan perundangan yang menjamin kebebasan berkesenian, namun harmonisasi hukum tetap dibutuhkan. Dari sisi kelembagaan, telah ada pemangku kewajiban yang harus melaksanakan tugas, sementara dari segi kultural kita perlu memastikan seluruh aparat hukum memahami dan menjalankan peraturan yang berlaku,