Penelitian

Menjelang pergantian kekuasaan, kebebasan berkesenian berada di persimpangan yang penuh ketakutan. Ancaman datang dari berbagai arah. Di tahun 2023, pembatasan akses terhadap kelompok marjinal menjadi isu utama. Gender, etnis, dan agama menjadi alasan utama represi.

Sebagai hak utama musisi, penjelasan tentang royalti dirinci untuk memberikan deskripsi: bagaimana dapat diperoleh, siapa saja yang dapat bagian, dan seperti apa skema pembagiannya diulas dalam buku ini. Melalui buku saku ini, musisi diharap dapat menavigasi diri dalam industri digital.

Praktik kesenian selalu punya risiko. Kajian Koalisi Seni menunjukkan ketika iklim politik negara memanas, praktik kesenian menjadi semakin rentan untuk diintervensi, bahkan ditunggangi. Lalu langkah apa yang bisa diambil jika pelanggaran terjadi? Adakah cara untuk memitigasi risiko sebelum pelanggaran terjadi? Temukan jawabannya di buku panduan ini.

Sebagai studi awal yang luas mengenai situasi kebijakan hak cipta musik digital, buku ini menggabungkan tinjauan pustaka, wawancara dan diskusi kelompok untuk memikirkan ulang hak cipta musik digital dalam kerangka hak digital, mengidentifikasi aktor-aktor kunci dalam industri musik digital, dan menganalisis kebijakan terkait hak cipta digital yang terbentuk karena “quiet politics”.

Di tengah gegap gempita dukungan terhadap seni, semakin meningkat pula tuduhan atasnya. Melalui pemantauan media selama tahun 2022, seni sering dilarang karena stigma yang terwujud dalam peraturan tertulis di beberapa daerah. Sementara itu, ruang berkesenian masih belum aman bagi perempuan dan gender minoritas.

Hubungan antar pelaku dalam sebuah ekosistem tidak hanya didasari motif ekonomi, tapi juga sosial dan kultural. Lingkup industri dan komunitas bukan merupakan wilayah yang berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan idealnya dapat saling menghidupi. Dengan menelusuri perpindahan peran, ide, produk, dan uang, faktor pendorong dan penghambat pertumbuhan ekosistem dapat diidentifikasi.

Kerja emosional masih menjadi titik buta para pembuat kebijakan, di tengah absennya definisi dan perlindungan terhadap kerja seni itu sendiri. Penelitian ini mencoba mendefinisikan kerja seni, mendata kondisi kerja umum, dan secara khusus menelaah bentuk kerja emosional seperti apa yang dialami pekerja seni perempuan di balik layar.

Apakah ada potensi pelanggaran kebebasan berkesenian dengan dalih kesehatan masyarakat? Laporan ini mencatat kelompok seniman yang paling dirugikan selama pandemi dan peristiwa pembatasan kesenian lainnya yang terjadi selama PPKM.

Buku ini merupakan rangkaian modul pertama dari Kelas AKSI (Advokasi Kebijakan Seni) yang berisi konsep dasar kebijakan publik, kebijakan seni, sejarah kebijakan seni di Indonesia, dan kebijakan lintas sektor terkait seni.

Buku ini merupakan rangkaian modul kedua dari Kelas AKSI (Advokasi Kebijakan Seni) yang berisi teknik dan strategi advokasi kebijakan seni mulai dari cara menentukan isu strategis, memetakan pemangku kepentingan, dan alat advokasi.

Indonesia negara paling murah hati, tapi kenapa tidak untuk seni? Buku ini memaparkan beberapa cerita filantrop seni di Indonesia dan dampak positifnya bagi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Kajian pertama kami tentang kebebasan berkesenian menelusuri konteks, pola pelanggaran, dan aturan penghambat serta pendukung. Sebagai ekspresi politis individu dan kelompok, seni masih rentan diserang terutama atas dugaan pencemaran agama, kaitan dengan komunisme dan kelompok LGBTIQ.

Dokumen ini memaparkan rekomendasi kunci tentang prioritas Dana Perwalian Kebudayaan bagi seni serta mekanisme penyaluran manfaatnya. Basis data dokumen ini adalah kuesioner daring ke lebih dari 1700 responden dan tiga sesi diskusi kelompok terpumpun bersama pegiat seni budaya di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan Payakumbuh.

Tantangan yang lebih besar dari kelahiran UU Pemajuan Kebudayaan justru terjadi setelah ia disahkan. Penelitian ini difokuskan pada 4 isu utama, yaitu: Strategi Kebudayaan dan kepatuhan terhadap amanat undang-undang berupa perumusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di setiap daerah; Penyusunan Rencana Induk Kebudayaan; Pengembangan Sistem Data Kebudayaan; dan Perumusan Dana Abadi Kebudayaan.

Keberadaan sistem mobilisasi dana negara dan masyarakat untuk pengembangan seni budaya sangat penting. Kajian ini membandingkan sistem pendanaan seni di Brasil, Australia, dan Amerika Serikat, serta merekomendasikan mekanisme dana abadi untuk diterapkan di Indonesia.

Sebagai salah satu kandidat perekonomian terbesar di dunia pada 2030, Indonesia harus mengolah sumber daya manusia dan kebudayaannya dengan bijak. Buku ini menyediakan pintu masuk menuju penjelajahan lebih jauh tentang komunitas seni Indonesia—yang berkontribusi nyata dalam pembangunan—dan bagaimana melipatgandakan dampak mereka.

Keluhan atau gugatan mengenai minimnya dukungan pemerintah dan pihak terkait lainnya terhadap kegiatan seni, rasanya sudah terlalu klise terdengar. Penelitian ini melakukan pemetaan terhadap masalah, kebutuhan, dan strategi yang diperlukan oleh lembaga seni di Indonesia untuk merumuskan strategi konkrit advokasi kebijakan.