Sumber: Kompas.id, 25 Maret 2020
Oleh MEDIANA
Pandemi penyakit Covid-19 turut berdampak ke penundaan ataupun pembatalan kegiatan seni budaya. Situasi ini mengakibatkan para seniman dan organisasi seni kehilangan pendapatan. Pemerintah dan swasta perlu bekerja sama menyusun solusi.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid di sela-sela diskusi interaktif ”Ngobrol Seru Kesenian”, Selasa (24/3/2020) sore, di Jakarta mencontohkan salah satu industri seni yang sangat terdampak adalah industri film. Pihaknya menerima keluhan beberapa proyek produksi yang sudah setengah jalan, tetapi harus ditunda penyelesaiannya hingga pandemi usai.
Tidak ada pimpinan proyek yang bisa memperkirakan kapan wabah ini akan berakhir. Padahal, di luar artis, ada banyak pekerja produksi yang biasa mendapat upah harian.
Diskusi interaktif ”Ngobrol Seru Kesenian” diselenggarakan oleh Pasar Seni Ancol dan disiarkan melalui fitur Instagram Live. Siapa pun yang menonton bisa bertanya.
”Nafkah mereka tidak bisa menunggu. Kami berencana mengeluarkan skema jaring pengaman sosial (safety net) bagi pekerja seni ataupun ekonomi kreatif dalam waktu dekat. Opsi skema yang bisa diambil adalah dana talangan atau pre financing,” ujar Hilmar.
Opsi tersebut sedang didiskusikan Kemendikbud bersama para produser. Kepada mereka, Hilmar juga berdialog soal laporan keuangan. Dia berharap pemerintah sudah bisa mengeluarkan kebijakan jaring pengaman sosial pekan depan.
Melalui daring
Selain proyek produksi film, Hilmar mencontohkan kegiatan seni pertunjukan yang mau tidak mau harus ditunda. Kalaupun pegiatnya tetap ingin menggelar, dia menyarankan kegiatan pendistribusian karya menggunakan platform daring. Dia menegaskan, Kemendikbud siap mendukung produksi.
Kemendikbud mengupayakan berkomunikasi dengan kepolisian daerah terkait dengan standar keamanan bagi kegiatan seni di ruang publik. Kegiatan seperti ini bukan bermaksud mengumpulkan massa, melainkan sekadar mengisi kekosongan.
Menurut Hilmar, Kemendikbud tidak berhenti mengimbau agar kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan orang berkumpul dan ramai ditiadakan. Sebagai gantinya, kegiatan berkesenian budaya sebisa mungkin pindah ke ruang daring.
”Kami memahami bahwa situasi sekarang adalah masa yang sulit. Namun, kita harus bisa memaknainya positif, seperti barangkali waktunya untuk sedikit mengendurkan (slow down). Momen yang bisa dipakai lebih banyak pendalaman dan bertukar pikiran,” katanya.
Manajer Komunikasi Koalisi Seni Indonesia Bunga Manggiasih menceritakan, kegelisahan menyangkut kondisi ekonomi pekerja seni juga terjadi di sejumlah negara yang terdampak pandemi penyakit Covid-19. Pemerintah negara tersebut pun mengupayakan solusi.
Sebagai contoh, pemerintah Seattle di Amerika Serikat menyiapkan dana untuk membantu pendapatan seniman dan organisasi mereka. Perusahaan pemutar konten beraliran langsung Netflix turut menolong.
Di Australia, pemerintah Queensland mengalokasikan anggaran untuk membantu seniman menengah ke bawah yang kehilangan pendapatan karena aktivitas atau proyek seni ditunda. Lalu, pemerintah tidak akan menagih beban biaya penggunaan kepada organisasi yang menyewa fasilitas negara.
Sementara di Singapura, pemerintah mengumpulkan dana 1,6 juta dollar Singapura. Dana itu diberikan kepada seniman dan organisasi seni untuk dipakai meningkatkan kapasitas. Pemerintah juga mengucurkan subsidi sewa kepada seniman ataupun organisasi seni yang mau menyewa fasilitas milik negara.
”Di Indonesia, kami percaya pemerintah dan swasta bisa bekerja sama membantu seniman dan organisasi seni yang terdampak pandemi penyakit Covid-19. Namun, tantangannya, masih ada sejumlah warga yang menilai seni sebagai kebutuhan sekunder atau malah tersier,” ujar Bunga.
Rekomendasi ke pemerintah
Terlepas dari tantangan yang mungkin menghadang itu, Bunga mengemukakan bahwa Koalisi Seni Indonesia telah selesai menyusun beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, pemberian bantuan langsung tunai akan sulit dilakukan karena koalisi menganggap negara tidak mempunyai kemewahan tersebut. Sebagai gantinya, pemerintah bisa memudahkan akses bagi seniman dan organisasinya tetap bekerja, seperti akses penggunaan ruang, jaringan infrastruktur digital, dan bahan baku produksi.
Ruang pertunjukan yang tidak ada jadwal khusus pemakaian harus disemprot disinfektan. Pemerintah bisa membantu biaya penyemprotan. Layanan internet disokong negara sehingga kegiatan tetap mudah disampaikan ke publik lewat platform daring. Pembelian bahan baku disubsidi, misalnya ongkos kirim, sehingga pabrik tetap memperoleh pendapatan dan seniman bisa berkarya.
Rekomendasi kedua, pemerintah bisa menangguhkan retribusi karya-karya seni sehingga harga tetap terjangkau. Masyarakat pun tetap bisa mengakses karya.
Rekomendasi ketiga, menangguhkan biaya sewa fasilitas. Bunga mengatakan, rekomendasi ini bertujuan menekan kerugian atas kegiatan yang ditunda ataupun dibatalkan karena merebaknya persebaran penyakit Covid-19.
”Bagi masyarakat yang menjadi pengguna karya atau vendor seni, kami menyarankan jangan sampai tidak membayar ke seniman. Kalaupun nilai pembayaran dirasa berat, mereka bisa mencicil sampai lunas,” katanya.
Bunga menambahkan, Koalisi Seni Indonesia sedang bersiap mendata acara berkesenian budaya yang ditunda ataupun dibatalkan. Menurut rencana, pendataan memakai metode survei singkat ke sejumlah seniman dan organisasi seni. Harapannya, hasil survei bisa memproyeksikan jumlah orang dan nilai kerugian yang harus ditanggung.
”Semacam pemetaan potensi ekonomi juga. Ketika pandemi penyakit Covid-19 mereda, hasil pemetaan itu bisa dipakai sebagai pijakan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan pun dapat memanfaatkannya,” kata Bunga.
Editor: ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN
