Pada mulanya tidak lebih dari semacam publikasi yang merangkum setahun penuh dinamika kesenian Indonesia. Namun, rangkuman ini meluas jadi catatan yang mencakup relasi seni, masyarakat, dan Negara dalam perspektif sosial-politik.
“Geliat dalam Keterbatasan: Catatan Awal Tahun Kesenian 2016” tidak lepas dari isu yang diangkat Koalisi Seni, yaitu mewujudkan ekosistem kesenian Indonesia yang lebih baik dengan mendorong keterlibatan berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan. Atas dasar sikap itulah, topik-topik yang diangkat dan pembacaan yang dilakukan oleh para penulis di publikasi ini mengerucut pada apa saja yang dilakukan dua agensi berikut, yakni Negara dan masyarakat. Penjaringan data pun dilakukan dengan metode wawancara, kliping surat kabar dan database internal.
Publikasi ini terbagi menjadi tiga bagian. Topik tentang instrumen Negara di Pusat dan Daerah merupakan bagian pertama. Anggaran sektor kebudayaan di Kemendikbud yang ditulis oleh Annayu Maharani memproyeksikan apa saja agenda pemerintah Pusat dan penerapannya selama setahun penuh. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan perihal manajemen kelembagaan dan infrastruktur di daerah yang menyinggung tentang kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta kondisi terakhir Taman Budaya. Kembali, masalah kurangnya sumber daya manusia yang cakap di dua kelembagaan tersebut menjadi faktor utama kinerja dan output program yang ala kadarnya.
Pengelolaan dan pengembangan kesenian oleh Negara seperti yang direpresentasikan di atas masih tidak cukup cepat untuk mengimbangi laju kesenian yang digerakan oleh masyarakat. Perhelatan Seni menjadi tajuk di bagian kedua. Apa yang terjadi di luar Jawa misalnya; seperti di provinsi Bandar Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan selalu mengalami peningkatan. Nur Azizah melihat acara seni di tiga lokasi tersebut tumbuh berkembang menjadi perayaan dan menimbulkan rasa kepemilikan bersama. Tidak hanya berakhir menjadi selebrasi semata, Nur Azizah juga mencatat begitu banyak acara seni di tahun ini yang bertransformasi menjadi suatu sikap politis dan perhelatan untuk menghimpun sumbangan sosial.
Di tengah keruhnya situasi yang terjadi selama 2015 seperti pelarangan kebebasan berekspresi dan carut-marut anggota DPR, laku Negara kepada sektor kesenian tampak dari perihal yang menyangkut peristiwa politik dan acara seni berskala besar. Ada empat dari lima peristiwa khusus yang hanya terjadi di tahun tersebut dan mempunyai dampak besar terhadap gerak dan ruang lingkup kesenian selanjutnya. Inilah yang akan dieksplorasi di bagian ketiga.
Frankfurt Book Fair dan Kongres Kesenian III yang masing-masing ditulis oleh Oming Putri merefleksikan bagaimana upaya dari sebuah kegiatan diplomasi kebudayaan dan rekomendasi pengembangan kesenian untuk pemerintah. Begitu juga dengan tulisan Annayu Maharani tentang keputusan Presiden atas pendirian Bekraf dan harapan untuk Dirjen Kebudayaan baru. Terakhir, RUU Kebudayaan dengan kelemahan substansinya masih menunggu antrean di daftar Prolegnas sampai 2019. Hafez Gumay akan menjelaskan kronologinya secara lebih rinci beserta alasan mengapa RUU ini perlu diadvokasi.
Tanpa perlu berpanjang-panjang, selamat membaca.
Jakarta, Januari 2016
