/   Advokasi, Artikel, Dana Abadi Kesenian, Dana Perwalian Kesenian Indonesia, Publikasi

Bidang kebudayaan selama ini tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD. Padahal, kebudayaan membutuhkan sumber pendanaan yang berkelanjutan, dengan penyaluran yang transparan, akuntabel, dan kontekstual sesuai dengan prioritas pemajuan kebudayaan daerah setempat. Ini penting karena investasi terhadap kebudayaan merupakan investasi terhadap pembangunan manusia. Amanat pembentukan Dana Abadi Daerah yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dapat menjadi sumber pendanaan seni budaya. Namun, untuk menuju ke sana, ada banyak langkah yang harus ditempuh. Pertama, penyusunan peraturan turunan. Kedua, mengidentifikasi seberapa jauh daerah memenuhi prasyarat pembentukan Dana Abadi Daerah. Kemudian, mendorong agar kebudayaan menjadi prioritas pendanaan dalam skema Dana Abadi Daerah. Setelah dasar hukum kuat dan daerah memenuhi kriteria, mekanisme tata kelola dapat merujuk ke beberapa mekanisme pendanaan yang telah ada atau sedang dirancang di Indonesia. 

Dalam menghimpun rekomendasi mengenai dana abadi daerah untuk seni budaya, Koalisi Seni melakukan rangkaian diskusi kelompok terpumpun dua kali secara daring dan enam kali secara luring di Dumai, Pontianak, Medan, Ternate, Makassar, dan Kupang. Peserta diskusi berasal dari pelaku seni budaya, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Tulisan ini akan memaparkan definisi dan syarat pembentukan dana abadi daerah, urgensi pendanaan kebudayaan di daerah, kemudian menjabarkan apa saja yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan agar dana abadi daerah untuk kebudayaan dapat diwujudkan. 

Dana Abadi sebagai Metode Pendanaan Berkelanjutan untuk Kebudayaan

Dana Abadi sebagai metode pendanaan alternatif kebudayaan di tingkat nasional sudah diimplementasikan sejak tahun 2022 melalui program Dana Indonesiana. Mekanisme dana abadi ini telah memungkinkan pendanaan kebudayaan yang lebih berkelanjutan, tidak bergantung pada proporsi maupun siklus anggaran kebudayaan dalam APBN. Selain itu, pemanfaatan dana dapat dialokasikan secara strategis untuk inisiatif masyarakat yang sejalan dengan visi pemajuan kebudayaan. 

Bagaimanapun juga, dalam tahun pertamanya, Dana Indonesiana menghadapi beragam tantangan. Tantangan utama bagi pelaku seni daerah yaitu kurangnya sumber daya manusia di pihak pengelola dan penyedia layanan sehingga muncul ketidakmerataan layanan dan informasi, di wilayah di luar Pulau Jawa. Dengan berbagai tantangan ini, sumber pendanaan alternatif lain di tingkat daerah menjadi penting.

Di tingkat daerah, wacana tentang dana abadi daerah untuk kebudayaan mulai muncul sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Pasal 1 angka 83 mendefinisikan dana abadi daerah sebagai, “… dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok”. Dana Abadi Daerah diperoleh, salah satunya, dari hasil investasi pendapatan daerah yang tidak terserap (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, atau SiLPA). Pasal 149 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi”. 

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu (DJPK), tidak tertutup kemungkinan dana abadi daerah dapat diperoleh dari sumber dana lain, misalnya hibah atau program tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan swasta. Sumber dana dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan aturan keuangan daerah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri. Keuntungan ini dapat dimanfaatkan di tahun selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan prioritas dari daerah yang bersangkutan. 

Modal awal dana abadi dapat diperoleh melalui beberapa sumber. Skema penyaluran manfaat pun beragam. Mengacu dari dokumen rekomendasi dana abadi kebudayaan yang diajukan Dewan Kesenian Jakarta, skema penyaluran manfaat bisa berupa hibah dan pinjaman. Sumber pendanaan bisa dialokasikan dari APBD, pendapatan pajak hiburan, hibah pihak swasta, atau hasil kerja sama dengan pihak ketiga lainnya. 

Pembentukan dana abadi daerah bertujuan agar seluruh pendapatan daerah dapat terserap dan dimanfaatkan secara lintas generasi dan berkelanjutan untuk masyarakat. Pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi tidak harus menghabiskan anggarannya untuk belanja yang tidak perlu. Karena realisasi penyerapan tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang baik. Realisasi pendapatan tinggi bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya pendapatan dari ekstraksi sumber daya alam yang besar, dampak positif dari Kawasan Ekonomi Khusus, menjadi tujuan pariwisata unggulan, dan sebagainya. Dengan demikian, dana abadi daerah berpotensi untuk menjadi sumber pendanaan alternatif untuk pemajuan kebudayaan di daerah. 

Bagaimanapun juga, agar cita-cita dana abadi daerah untuk kebudayaan dapat terwujud, syaratnya berlapis. Pertama, pemerintah daerah perlu memastikan daerahnya memenuhi syarat untuk membentuk dana abadi daerah. Setelah hal tersebut terpenuhi, baru kita bisa memikirkan strategi agar urusan kebudayaan dapat diprioritaskan dalam pemanfaatan dana abadi daerah. 

Syarat Berlapis Pembentukan Dana Abadi Daerah

UU HKPD pasal 166 menegaskan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan dana abadi daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan informasi dari DJPK, Peraturan Pemerintah sedang dalam proses penyusunan. Apabila disahkan, ketentuan ini akan diturunkan lagi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengatur hal yang lebih teknis. 

Sementara itu, syarat utama pembentukan dana abadi daerah adalah kapasitas fiskal yang tinggi dan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagaimana tercantum dalam pasal 164 ayat (2). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal1. Ada enam urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, serta sosial. Ini artinya, daerah yang bisa membentuk dana abadi daerah tidak hanya dilihat dari SiLPA yang tinggi, melainkan apakah anggaran daerah sudah dibelanjakan untuk memenuhi standar minimal dalam urusan wajib pelayanan dasar tersebut. 

Sementara itu, dalam mengidentifikasi SiLPA tinggi sebagai prasyarat, daerah yang menjadi prioritas adalah daerah dengan karakter SiLPA struktural. Karakter SiLPA struktural adalah SiLPA dengan jumlah yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Ini berbeda dengan SiLPA siklikal, yang jumlahnya cenderung fluktuatif. 

1 Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Urgensi Pendanaan Kebudayaan di Tingkat Daerah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan kebudayaan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar. Hal ini mengakibatkan kebudayaan tidak menjadi prioritas utama belanja daerah. Alokasi anggaran kebudayaan dalam APBD pun selalu kecil. Di Kota Medan misalnya, anggaran kebudayaan selama tiga tahun terakhir tidak lebih dari 0,5% APBD, paling kecil di antara urusan wajib non pelayanan dasar. Ini sangat kecil dibanding anggaran lingkungan hidup misalnya, yang mencapai 6,2% dari APBD Kota Medan. Sementara di Dumai, anggaran kebudayaan hanya sebesar 0,2% dari APBD, dan dua pertiganya sudah dialokasikan khusus ke lembaga adat. Selain itu, di banyak daerah dinas kebudayaan yang tidak berdiri sendiri memiliki otoritas yang terbatas. Contohnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Jawa Barat memprioritaskan anggaran pada pariwisata. Padahal, pariwisata masuk ke dalam kategori urusan pilihan dan bukan urusan pelayanan dasar. 

Ini sangat disayangkan karena pembangunan kebudayaan adalah salah satu pilar krusial dari pembangunan berkelanjutan. Penelitian Koalisi Seni (2018) menunjukkan seni, sebagai salah satu elemen kebudayaan, punya dampak dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan hidup, penguatan kohesi sosial, dan daya berpikir kritis. Dengan kata lain, pemajuan kebudayaan turut menyokong berbagai bidang pembangunan nasional.

Keterbatasan pendanaan di bidang kebudayaan juga diperburuk dengan minimnya akses terhadap informasi sumber pendanaan di daerah. Pelaku seni budaya dari berbagai daerah menyatakan kurangnya transparansi informasi mengenai bagaimana dana bisa diakses, siapa yang dapat mengakses, dan bagaimana dana tersebut telah dimanfaatkan. 

Selain itu, beberapa pelaku seni budaya menyebutkan tidak adanya perencanaan yang matang dalam pendanaan kebudayaan di tingkat daerah. Dana sebagian besar dikucurkan untuk kegiatan seremonial dan eksibisi yang belum tentu memiliki manfaat jangka panjang. Seringkali pemerintah sudah memiliki program sendiri dan hanya memasukkan seniman sebagai pengisi acara. Hal ini mengakibatkan inisiatif pelaku seni budaya banyak yang tidak terfasilitasi. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) telah mengamanatkan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan program pemajuan kebudayaan di daerah. Seharusnya, PPKD dijadikan acuan ketika menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga ia tidak hanya menjadi sekadar dokumen namun memiliki dampak yang sistematis. Agar hal ini terwujud, diperlukan koordinasi antara Bappeda dan OPD bidang kebudayaan yang dikawal oleh Kemendagri dan Kemendikbudristek di tingkat pusat. 

Lebih lanjut, Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) yang ditetapkan menjadi alat ukur pemajuan kebudayaan belum dipandang sebagai barometer keberhasilan pembangunan di daerah. Padahal, tingginya IPK terbukti menunjukkan kualitas pembangunan daerah secara umum. Sebagai contoh, Bali dan Yogyakarta yang menempati posisi IPK pertama dan kedua juga memiliki capaian pembangunan yang baik secara umum. 

Belum optimalnya PPKD dan IPK dalam mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan keberpihakan terhadap urusan kebudayaan memperlihatkan bahwa political will individu yang menjabat di daerah adalah faktor krusial. Sehingga, kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya kebudayaan harus terus diperkuat. Walaupun tidak bisa dipungkiri, political will pejabat daerah hanya akan berlangsung sepanjang masa jabatannya jika tidak dikunci dalam kebijakan tertulis. 

Oleh karena itu, kehadiran dana abadi daerah menjadi krusial untuk dapat menjawab berbagai tantangan di atas. Kecilnya porsi pendanaan kebudayaan dalam APBD justru memunculkan urgensi pendanaan lewat mekanisme yang lebih berkelanjutan dan akuntabel. Selain itu, dana abadi daerah untuk kebudayaan punya potensi untuk pemanfaatan yang lebih strategis dan kontekstual bagi kebutuhan pembangunan daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui pembentukan program/kohort dengan target khusus. Misalnya, program penelitian atau dokumentasi karya maestro untuk pelestarian dan pemanfaatan warisan pengetahuan kebudayaan. Contoh lain misalnya program pertukaran

budaya, beasiswa non gelar, penguatan organisasi, atau program yang berfokus pada satu bidang seni seperti sinema. Dengan pengalokasian pemanfaatan dana pada kohort yang khusus, pendanaan tidak hanya terbatas pada kegiatan yang bersifat eksibisi saja, melainkan pengembangan dan distribusi pengetahuan, hingga penguatan kapasitas organisasi kebudayaan. Ketika Dana Indonesiana memiliki strategi yang lebih umum, dana abadi daerah dapat dirancang pemanfaatannya untuk mendukung apa yang menjadi kebutuhan dan prioritas daerah setempat. 

Rekomendasi 

Langkah menuju pembentukan Dana Abadi Daerah untuk kebudayaan mungkin berliku, namun tidak mustahil selama kerja bersama antar pemangku kepentingan terus dibangun. Untuk itu, pemerintah pusat perlu: 

  1. Segera mengesahkan peraturan turunan mengenai dana abadi daerah. 
  2. Mensosialisasikan Dana Abadi Daerah sebagai solusi pendanaan alternatif yang berkelanjutan ke pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan: 
    • Mengidentifikasi daerah yang berpotensi membentuk dana abadi melalui SiLPA struktural dan potensi sumber pendanaan swasta. 
    • Mensosialisasikan ke publik daerah-daerah mana saja yang berpotensi membentuk Dana Abadi Daerah 
    • Melakukan pendekatan dan pendampingan ke daerah-daerah yang berpotensi membentuk Dana Abadi Daerah 

Selain itu, pemerintah daerah perlu: 

  1. Melakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Realisasi pendapatan rendah dan SPM yang tidak terpenuhi adalah masalah yang selama ini terus terjadi. Sehingga, perbaikan tata kelola ini perlu terlebih dahulu disasar agar SiLPA dapat dimanfaatkan untuk membentuk dana abadi daerah. 
  2. Mendorong agar kebudayaan yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar mendapatkan porsi yang lebih besar dalam APBD dan diprioritaskan dalam strategi pemanfaatan dana abadi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan: 
    • Memutakhirkan dan merujuk dokumen PPKD sebagai acuan pemanfaatan dana untuk kebudayaan 
    • Merancang tata kelola dan strategi pemanfaatan dana abadi daerah bersama pelaku seni budaya setempat dengan mengambil referensi praktik baik dari Dana Indonesiana dan LPDP. 

Sementara itu, pelaku budaya juga perlu mendorong kebudayaan menjadi urusan wajib pelayanan dasar, atau setidaknya urusan wajib non pelayanan dasar yang mendapat prioritas lebih besar dalam APBD. Upaya ini dapat diperkuat melalui: 

  1. Kajian mendalam mengenai dampak seni budaya bagi pembangunan untuk mendorong pengarusutamaan kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
  2. Rekomendasi kebijakan berbasis kajian empiris untuk pemerintah daerah setempat yang menunjukkan contoh layanan seperti apa yang dibutuhkan pelaku budaya setempat.

Ditulis oleh: Ratri Ninditya – Koordinator Peneliti Koalisi Seni

Tulisan Terbaru

Tinggalkan komentar

Ayo Percepat Perubahan

Bayangkan Indonesia jadi tempat semua orang bisa mendapat manfaat maksimal dari seni — kita jadi bangsa yang lebih logis, kritis, imajinatif, inovatif, dan toleran. Seni jadi bagian terpadu dalam pendidikan dan segala kegiatan bermanfaat. Anda bisa membantu Koalisi Seni mendorong perubahan itu agar lebih cepat terjadi. Klik tautan ini untuk tahu caranya:

Silakan ketik dan tekan enter untuk mencari

Evaluasi Satu Tahun Dana Indonesiana: Dana Abadi, Yang Fana adalah AksesDengan Syarat Berlapis, Daerah Bisa Punya Dana Abadi untuk Kebudayaan