Jakarta – Koalisi Seni mendorong pemerintah dan swasta bersama-sama mendukung ekosistem seni agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Sebab, seni berperan besar menumbuhkan dan memelihara kelentingan alias resiliensi masyarakat saat menghadapi krisis.
“Artinya, bantuan untuk seni akan membantu masyarakat bertahan di tengah pandemi, sehingga turut mengurangi beban di pundak pihak lain,” ujar Kusen Alipah Hadi, Ketua Pengurus Koalisi Seni, pada Kamis, 2 April 2020.
Untuk menekan penyebaran virus COVID-19, kini nyaris seluruh negara berupaya mengurangi interaksi antar manusia dalam jumlah besar. Ini berdampak langsung dan nyata pada kehidupan seni secara global, termasuk Indonesia, karena hampir semua kegiatan seni dalam tahap produksi maupun eksibisi membutuhkan interaksi banyak orang. Proses kreatif seniman terganggu, inspirasi terancam terhambat karena wajib tinggal di rumah, sementara pembatalan dan penundaan acara seni pun makin banyak terjadi. Koalisi Seni mencatat hingga 1 April 2020 terdapat setidaknya 135 acara seni dibatalkan atau ditunda akibat pandemi. Ini terdiri dari 14 proses produksi dan rilis film; 69 konser, tur, dan festival musik; 1 acara sastra; 14 pameran dan museum seni rupa; 8 pertunjukan tari; serta 29 pentas teater, pantomim, wayang, boneka, dan dongeng.
Koalisi Seni sadar banyak pihak menempatkan seni sebagai kebutuhan sekunder, bahkan tersier, sehingga kepedulian terhadap keberlangsungan seni cenderung kecil ketika dihadapkan pada krisis seperti sekarang. Maka, perlu langkah nyata pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan yang meringankan beban pegiat seni dalam mempertahankan denyut nadi seni di Indonesia maupun denyut nadi mereka sendiri.
Hafez Gumay, Koordinator Advokasi Koalisi Seni, mengatakan idealnya pemerintah dan swasta memberikan bantuan dana pengganti pendapatan yang hilang bagi seluruh pegiat seni terdampak COVID-19. Namun, jika sulit untuk dilakukan dalam waktu dekat, ada beberapa alternatif kebijakan untuk mengurangi beban seniman dan organisasi seni di Indonesia dalam menghadapi masa sulit ini.
“Pertama, memudahkan seniman agar tetap dapat memproduksi karya. Ini dapat dilakukan dengan memastikan infrastruktur digital dalam kondisi prima agar seniman dapat bekerja secara daring, serta memudahkan seniman mengakses ruang pertunjukan milik pemerintah maupun swasta untuk kebutuhan produksi. Agar seniman dapat bekerja di rumah, akses bahan baku produksi karya pun perlu dipermudah,” tuturnya.
Kedua, memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses karya seni. Caranya, dengan memastikan infrastruktur digital dalam kondisi prima dan terjangkau agar masyarakat dapat menikmati karya seni melalui internet. Pemerintah juga dapat menangguhkan atau mengurangi pajak seperti Pajak Hiburan dan Pajak Pertambahan Nilai bagi transaksi karya seni, agar daya beli masyarakat terjaga.
Ketiga, menekan kerugian yang harus ditanggung seniman akibat pembatalan dan penundaan kegiatan seni. Pemerintah maupun swasta dapat menangguhkan atau mengurangi biaya sewa bagi kegiatan seni yang dibatalkan atau ditunda di infrastruktur miliknya, serta tidak membatalkan pembayaran program seni yang telah dipersiapkan. Pemerintah bisa juga memberikan insentif pajak dan retribusi bagi usaha di bidang seni yang terdampak wabah COVID-19.
Untuk membahas lebih lanjut rekomendasi kebijakan tersebut, Koalisi Seni akan menggelar Urun Rembuk Virtual bertajuk Menjaga Nyala Seni Semasa Pandemi pada Senin, 6 April 2020, 14.00-16.00 WIB. Para pemantik diskusi adalah Hafez Gumay, Farah Wardani (Direktur Jakarta Biennale), dan Hilmar Farid (Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Retha Dungga, Manajer Program Koalisi Seni, akan menjadi moderator. Bincang-bincang ini terbuka untuk umum, gratis, dan diadakan di platform Zoom. Peserta bisa bergabung dengan klik tautan bit.ly/menjaganyala pukul 13.50 WIB, atau 10 menit sebelum diskusi berlangsung.
Urun rembuk tersebut adalah bagian dari advokasi kebijakan Koalisi Seni untuk ekosistem seni di tengah pandemi. Koalisi Seni juga mengadakan survei singkat tentang acara seni yang batal (bit.ly/acarabatal) sebagai basis data untuk merumuskan rekomendasi kebijakan di masa mendatang. Semua ini tercantum di laman koalisiseni.or.id/advokasi/seni-semasa-krisis/, yang diperbarui secara berkala.
[…] Koalisi Seni menilai alternatif kebijakan ini perlu dibahas dalam sebuah forum yang lebih besar dan luas. Karena itu, pekan depan, lembaga kolektif para seniman ini akan menggelar urun rembuk bersama para pemangku kepentingan seni dan publik. […]