Keberadaan filantropi dan sektor bisnis semakin penting dalam percepatan pembangunan hari ini, tidak terkecuali untuk pembangunan sektor kebudayaan. Masyarakat umum dan perusahaan dibutuhkan partisipasinya untuk membantu kesenjangan kebutuhan di suatu daerah dalam usaha mereka untuk memajukan kebudayaan.
Indonesia mencetak tren positif dalam hal kedermawanan. Data dari Charities Aid Foundation dalam World Giving Index (2018) memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, dengan 53% orang Indonesia terlibat dalam kerelawanan dan 78% mendonasikan uangnya. [1]
Forum Filantropi dan Bisnis Indonesia di Indonesia Philantrophy Festival (17/11) mengundang para pelaku bisnis dan seni budaya untuk membicarakan seperti apa tantangan, upaya, dan rekomendasi yang tepat untuk memaksimalkan peran filantropi dalam kemajuan kebudayaan. Forum yang diselenggarakan oleh Koalisi Seni Indonesia bekerja sama dengan Filantropi Indonesia ini merupakan salah satu rangkaian acara menuju Kongres Kebudayaan Indonesia 5-8 Desember 2018 mendatang.
Insentif untuk Sektor Kebudayaan
Pembukaan museum seni privat, yang saat ini bertumbuhan, merupakan salah satu bentuk filantropi. Sebut saja Art:1 dan Museum MACAN di Jakarta dan Museum Temurun di Solo. Kehadiran museum privat ikut menyemarakkan pertumbuhan seni rupa kontemporer melalui pameran dan kegiatan edukasi publik. Koleksi-koleksinya yang memiliki nilai kultural juga memengaruhi geliat pasar seni.
Kenyataannya, belum ada insentif dari pemerintah bagi mereka yang membuka museum. Dukungan ada, namun sebagian besar dari pihak individu maupun korporasi.
“Ada kolektor lokal yang ingin membuka museum. Ia meminta izin dan bantuan kepada pemerintah namun sulit. Ia pun membuka lukisan di Beijing dan bahkan diberikan tempat gratis oleh pemerintahnya. Jika begini terus, orang-orang akan menyeberang ke negara lain karena karyanya tidak bisa dipamerkan,” ujar Amna Kusumo dari Kelola.
Menurut Azalea dari Du’Anyam, insentif juga diperlukan untuk regenerasi pengrajin anyaman. Generasi muda di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur sudah tidak lagi tertarik menekuni kerajinan anyaman, Hal ini tentu mengancam keberlangsungan budaya anyaman di Berau. Dibutuhkan insentif agar bisa melakukan pemberdayaan kepada generasi muda secara konstan.
Insentif tidak melulu berupa potongan pajak dari pemerintah, namun juga bisa berbentuk penghargaan. Negara dapat memberikan penghargaan bagi individu maupun korporasi yang dianggap berjasa memajukan seni budaya. Model insentif seperti ini bisa diadaptasi oleh pemerintah Indonesia.
Menghimpun Kesadaran tentang Pentingnya Seni Budaya
Forum ini juga membahas bagaimana cara pandang masyarakat luas terhadap seni budaya kenyataannya berdampak pada filantropi untuk seni budaya itu sendiri. Di lingkungan korporasi, seni budaya kalah populer dibandingkan sektor pendidikan dan kesehatan. Para peserta forum menyimpulkan bahwa keadaan tersebut disebabkan terbatasnya pemahaman masyarakat luas tentang seni budaya Indonesia, di mana juga terkait dengan kurikulum seni di sekolah. Jikapun ada bantuan kepada sektor ini, bentuknya adalah bantuan putus, bukan yang berkelanjutan.
Azalea dari Du’Anyam, misalnya, menceritakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) telah beberapa kali membantu pembuatan produk. Namun, pelatihan kepada penganyam tentang penentuan harga tidak diberikan. Pengrajin lebih suka menjual produk mereka ke perusahaan CSR tersebut dibandingkan ke masyarakat umum karena nilai jualnya lebih tinggi. Padahal, belum tentu bantuan CSR tersebut dilanjutkan.
Para pelaku seni budaya harus mampu mengartikulasikan kepada masyarakat luas dan korporasi tentang pentingnya seni budaya. “Sektor musik lebih banyak didukung karena mampu mendatangkan masyarakat dalam jumlah banyak. ‘Jumlah massa’ itu dapat dihitung sebagai dampak. Oleh karena itu, di satu sisi penting bagi pemerintah untuk membuat data kebudayaan Indonesia sehingga para filantropis tahu siapa yang bisa dibantu,” ucap Heru Hikayat.
Terakhir, Hilmar Farid selaku Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menutup forum. Ia mengakui bahwa ada kesulitan dalam mengukur keberhasilan di bidang kebudayaan. Pengukuran di Badan Pusat Statistik juga masih belum sempurna karena standar yang dipakai adalah perkiraan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.
Hilmar Farid mengajak bagaimana kebudayaan harus dilihat sebagai investasi. Banyak karya seni yang membicarakan kesenjangan ekonomi dan persoalan lingkungan. Dengan kata lain, seni mengajak kita mewujudkan dunia menjadi lebih baik.
Referensi:
[1] https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf
