Kelas AKSI: Lokakarya “Jangan Terima Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Apa Adanya” Foto: Koalisi Seni/Ichlasul Amal
Jakarta, 30 September 2024 – Koalisi Seni, melalui Kelas AKSI (Advokasi Kebijakan Seni) baru saja menghelat rangkaian lokakarya dan diskusi “Jangan Terima Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Apa Adanya” pada bulan Agustus hingga September 2024.
Rangkaian lokakarya dan diskusi tersebut diinisiasi berdasarkan asesmen yang dilakukan Koalisi Seni di tiga kota, yaitu Makassar, Medan, dan Kupang. Berdasarkan asesmen tersebut diketahui bahwa terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pelaku seni budaya agar dapat terlibat aktif dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di daerah masing-masing.
Maka dari itu Koalisi Seni mengadakan lokakarya pada 23-25 Agustus 2024 di Jakarta yang menghadirkan praktisi seni budaya, termasuk seniman dan akademisi dari masing-masing kota tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun PPKD yang baik secara substansi dan sesuai petunjuk teknis serta membuat strategi advokasi dan monitoring PPKD.
Dalam lokakarya tersebut, salah satu peserta dari Komunitas Film Kupang, Tata Yunita mengatakan bahwa ia baru saja mengenal PPKD pada tahun ini melalui asesmen yang dilakukan Koalisi Seni. Namun, belajar dari pertemuan tersebut, Tata berkomitmen untuk mendorong teman-teman kolektif seni budaya di daerahnya agar terlibat aktif dalam penyusunan PPKD dan menyuarakan aspirasi mereka.
Selain itu Koalisi Seni juga membuka tiga sesi diskusi publik untuk wilayah Nusa Tenggara, Sumatra dan Sulawesi pada 12, 19 dan 23 September 2024 untuk meningkatkan kesadaran praktisi seni budaya tentang peran mereka dalam perencanaan pembangunan melalui PPKD
Pada diskusi tersebut, seniman asal Makassar Ibe S. Palogai juga menambahkan bahwa menurutnya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah atau PPKD adalah sebuah konsep penting dalam pemajuan kebudayaan di Indonesia. Sederhananya,PPKD adalah “panduan” atau “kompas” yang berisi pemikiran-pemikiran mendasar tentang bagaimana suatu daerah ingin memajukan budayanya.
Di sisi lain, Koalisi Seni melalui Oming Putri, Manajer Pengembangan Organisasi dan Kemitraan, berpartisipasi dalam diskusi publik program Kalajala 2024 – Melihat Air Bekerja, dengan tema “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Keterlibatan Publik” yang diadakan oleh Gulung Tukar di Tulungagung. Diskusi ini turut dihadiri oleh Monis Pandu Hapsari, Penggiat Budaya Kemendikbudristek, Kepala Bappeda diwakili Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Eko Hadi Prabowo, S.E, MM, Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Dewi Cahyaningtyas, S.STP, MM dan Pamong Budaya Disbudpar Septifera Agni Rosalina, S.Psi dan juga Tim Penyusun PPKD Kab. Tulungagung.
Kalajala 2024 – Melihat Air Bekerja | Kala Wicara: PPKD dan Keterlibatan Publik Foto: Gulung Tukar/Marta Prawira Yekti
Dalam diskusi yang dipandu oleh Benny Widyo, para peserta membahas bagaimana Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dapat digunakan oleh para praktisi seni budaya untuk merencanakan, mendokumentasikan, serta merespons dinamika kebudayaan lokal dan menyusun strategi untuk memastikan agar hasil PPKD dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Oming Putri menyampaikan bahwa PPKD dapat menjadi instrumen strategis bagi seniman untuk mengintervensi kebijakan agar lebih berpihak pada para praktisi seni budaya, serta masyarakat luas. “PPKD memungkinkan perencanaan kebudayaan dilakukan dari unsur masyarakat terkecil. Namun, pelibatan seniman dalam menyusun PPKD masih sangat rendah. Ini terbukti dari hasil asesmen Koalisi Seni di Medan, Makassar, dan Kupang,” ungkap Oming.
Dengan adanya rangkaian lokakarya dan diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Seni dan Gulung Tukar, diharapkan informasi mengenai PPKD dapat tersebar lebih luas kepada para praktisi seni budaya, dan pemerintah daerah.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai PPKD dan Pemajuan Kebudayaan, kunjungi situs pemajuankebudayaan.or.id, ppkd.kemendikbud.go.id, dan monevppkd.kemendikbud.go.id.
Ditulis oleh: Amalia Ikhlasanti
