Pra-Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 digelar di Aston Kupang Hotel, Kupang, 29-30 September 2023. Foto: Koalisi Seni/Ratri Ninditya
Rangkaian Pra-Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 rampung digelar di enam kota di Indonesia. Kupang menjadi lokasi terakhir untuk menghimpun gagasan pendanaan bidang kebudayaan.
Kupang – Kota Kupang menjadi tuan rumah terakhir dalam rangkaian Pra-Kongres Kebudayaan Indonesia 2023. Pra-KKI digelar untuk menghimpun rekomendasi terkait skema pendanaan bidang kebudayaan yang akan dibahas dalam KKI tahun ini. “Pra-KKI ini ingin mendapatkan langkah-langkah operasional mengenai berbagai pendanaan kebudayaan untuk disampaikan ke Kongres Kebudayaan Indonesia,” kata Ketua Pengurus Koalisi Seni Kusen Alipah Hadi di Jakarta, 3 Oktober 2021.
Pra-KKI 2023 keenam berlangsung di Kupang pada 29-30 September 2023. Acara ini diikuti para pemangku kepentingan bidang kebudayaan, yakni pemerintah daerah, pelaku seni budaya, dan akademisi. Tiga tema besar yang dibahas adalah evaluasi dana Indonesiana, filantropi bidang kebudayaan, dan pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kupang.
Pada hari pertama, kegiatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang difasilitasi Koalisi Seni ini beragendakan diskusi kelompok terpadu. Adapun pada hari kedua, berlangsung lokakarya “Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah” dan Seminar “Pendanaan Bidang Kebudayaan” yang menghadirkan dua pembicara dari pegiat seni budaya, Lanny Isabela Dwisyahri Koroh dan Leonardus Nahak.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, mengatakan, kebudayaan adalah nilai yang tumbuh, serta mempunyai dampak pada ekonomi, sosial, dan ketahanan negara. Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya membumikan gagasan dalam metode-metode yang konkret. “Pembangunan sumber daya manusia harus melalui pendekatan budaya yang operasional,” ujarnya saat membuka Pra-KKI Kupang, 29 September 2023.
Setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan, Pemerintah meluncurkan Dana Indonesiana untuk mengakomodasi kegiatan pemajuan kebudayaan di negeri ini. Namun memang dalam implementasinya masih ada sejumlah masalah, di antaranya dalam penyusunan dokumen PPKD.
Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Besmi Suharti menyebut, dari 21 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur, yang sudah menyusun PPKD belum sampai separuhnya. “Hal itu perlu kita cari tahu sebabnya. Ide-ide pemajuan kebudayaan harus dituangkan dalam PPKD,” kata dia dalam lokakarya yang berlangsung 30 September 2023.
Adapun rekomendasi PPKD harus diterjemahkan dalam dokumen perencanaan. “Jika tidak menemukan ‘rumahnya’, maka penyusun dapat menghubungi kami untuk dibuatkan ‘rumah’ baru,” ujar Besmi.
Lokakarya juga menggali beberapa pengetahuan baru mengenai alur penyusunan PPKD yang dapat dilakukan. Salah satunya, bahwa pendataan mandiri atas inisiatif pelaku budaya yang bukan termasuk tim penyusun dapat dilakukan dan dikirim sebagai tambahan data bagi PPKD.
Penyelenggaraan KKI 2023 diharapkan dapat menetapkan skema pendanaan yang ideal untuk mendukung pemajuan kebudayaan di tingkat daerah. Skema itu dihimpun dari para pemangku kepentingan seperti pelaku seni budaya, pemerintah daerah, legislator, juga swasta. Karena itulah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Koalisi Seni menggelar Pra-KKI 2023. Serangkaian acara Pra-KKI ini mencakup diskusi kelompok terpadu (FGD), lokakarya, juga seminar bertema “Pendanaan Bidang Kebudayaan”.
Sejak akhir Agustus hingga medio September 2023, Pra-KKI berturut-turut digelar di enam kota di Indonesia. Pada Agustus, kegiatan berlangsung di Dumai (Riau), Pontianak (Kalimantan Barat), dan Medan (Sumatera Utara). Adapun September, kegiatan bertempat di Ternate (Maluku Utara), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). Enam daerah itu dipilih karena masih memerlukan pendampingan dalam hal pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sampai menjadi bagian kebijakan pembangunan oleh pemerintah setempat.
